.webp)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Hal ini terkait isu yang disebut pelaksanaan Pilgub 2024 untuk mengganjal Anies maju.
Edi mengatakan pelaksanaan Pilgub 2024 karena sesuai dengan amanat undang-undang. Sehingga Pilgub DKI digelar pemerintah pusat pada 2024, bukan 2022, tidak untuk mengganjal Anies.
"Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong dengan seakan pemerintah pusat sengaja memundurkan Pemilihan Gubernur sampai 2024. Sebab, pelaksanaan pilgub diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur," demikian bunyi keterangan pers Pras, panggilan Prasetio, Sabtu (9/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam keterangan pers Prasetio Edi Marsudi, tercantum keterangan pendukung Anies yang menduga bahwa pengunduran Pilgub DKI menjadi 2024 karena ada upaya mengganjal Anies. Dugaan semacam itu disampaikan loyalis Anies bernama Geisz Chalifah, demikian menurut keterangan pers tertulis Prasetyo Edi Marsudi.
"Pertama, elektabilitas Anies yang tinggi, Pilkada Jakarta 2022 diundur ke 2024, sehingga begitu jabatan Anies sebagai Gubernur Jakarta selesai di 2022, Anies tak dapat mengikuti Pilkada Jakarta untuk memperpanjang masa jabatan," kata Geisz.
"Kedua, menyerang Anies dengan berbagai cara untuk didiskreditkan, dijatuhkan dari jabatan gubernur, dan bahkan dicari celah untuk dapat dipidanakan agar tidak dapat mengikuti Pilpres 2024," ucap Geisz.
"Cara-cara yang mereka lakukan itu adalah ciri bahwa mereka pecundang, bermental pengecut. Kalau berani, bertarung saja di pilkada atau pilpres secara fair. Jangan menikmati demokrasi sambil mengkhianati demokrasi," tambah Geisz.
Anies sendiri mengungkap rencananya setelah lepas jabatan sebagai DKI-1. Anies dilantik pada 16 Oktober 2017. Artinya, masa jabatan lima tahun Anies juga akan selesai pada Oktober 2022.
Kembali ke Pras, dia menegaskan masa jabatan Gubernur Anies Baswedan berakhir pada 2022 dan kemudian Pilgub DKI digelar pada 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI nantinya, posisi Anies akan diisi seorang penjabat. Pemerintah pusat menetapkan Pilgub DKI digelar pada 2024, bukan 2022.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada sudah mengatur waktu pilgub (termasuk Pilgub Jakarta), bahkan sebelum Anies dilantik sebagai Gubernur DKI. Ada Pasal 201 ayat 3 yang mengatur bahwa masa jabatan Anies adalah dari 2017 sampai 2022.
"Pelaksanaan Pilgub DKI 2017 mengacu pada pasal ini. Saat itu Anies mengikuti pilgub dengan menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian, Pasal 201 ayat 3 menyebut, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan 2017 menjabat sampai 2022," jelas Pras, yang merupakan politikus PDIP.
Selanjutnya, Pilkada DKI akan digelar pada 2024. Posisi Anies akan diisi oleh penjabat. Pada Pasal 201 Ayat 8, 9, dan 10 disebutkan demikian:
UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada:
(8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
(9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
(10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gerindra Bingung
Pernyataan Pras terkait Anies tersebut membuat Partai Gerindra bingung. Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Taufik, mempertanyakan maksud Prasetio.
"Bohongnya apaan? Yang dimaksud bohongnya apa? Bohong itu dari sudut yang mana," kata M Taufik kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021).
Taufik meminta Prasetio memberitahukan apa kebohongan yang diucapkan Anies terkait Pilgub 2024. Dia menilai pernyataan yang disinggung Prasetio itu adalah pernyataan orang yang disebut sebagai pendukung Anies, bukan pernyataan Anies Baswedan.
"Bohongnya di mana gitu? Yang bohong apanya coba? Orang kalau mau bohong misalnya gini... gini..., dibunyiin dong bohongnya apa. Kalau pendapat orang, bukan berbohong, itu pendapat," ujarnya.
"Itu kan relawan, relawan boleh saja pendapat apa kek, namanya relawan. Itu kan pendapat orang, masa pendapat orang dibilang bohong, ya kan?" imbuhnya.
Wagub DKI Buka Suara
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan dirinya enggan mengomentari masalah politik, terutama masalah pilkada dan pilpres. Dia mengatakan dua agenda politik itu masih jauh, yakni 2024.
"Jadi saya tidak ingin komentar terkait masalah politik, apalagi pilkada, apalagi pilpres, terlebih lagi masih jauh, 2024," kata Riza di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (9/10/2021).
Riza mengajak semua pihak menghormati proses demokrasi di Jakarta. Riza berharap semua pihak membuat Jakarta aman dan lebih baik.
"Mari kita hormati proses demokrasi yang ada di Jakarta, mari kita menjadi bagian yang menyejukkan, menjadi bagian yang membuat Jakarta lebih baik lagi, Jakarta lebih aman lagi lebih kondusif lagi. Mari kita kurangi, hindari kesibukan kita urusan hiruk pikuk politik. Apalagi urusan pilpres yang masih lama," ujarnya.
Riza juga mengatakan Presiden Jokowi masih memiliki waktu yang panjang untuk memimpin Indonesia. Riza berharap masyarakat bisa mendukung semua program para pemimpin mulai dari kepala desa hingga Presiden.
"Pak Jokowi rasanya belum lama dilantik jadi presiden dua kali kan, masa sudah mikirin pilpres lagi ya. Mari kita bekerja, mendukung Pak Jokowi dengan berbagai kebijakannya. Pemerintah pusat mendukung Pak Anies di Jakarta, membangun Jakarta. Mari kita dukung pemimpin-pemimpin di seluruh Indonesia, para gubernur, wali kota, bupati sampai kepala desa, agar semua daerahnya maju, aman, makmur sejahtera," ucap Riza.
