Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun buka suara. Apa katanya?
Riza mengatakan dirinya enggan mengomentari masalah politik, terutama masalah pilkada dan pilpres. Dia mengatakan dua agenda politik itu masih jauh, yakni 2024.
"Jadi saya tidak ingin komentar terkait masalah politik, apalagi pilkada, apalagi pilpres, terlebih lagi masih jauh, 2024," kata Riza di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (9/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Riza mengajak semua pihak menghormati proses demokrasi di Jakarta. Riza berharap semua pihak membuat Jakarta aman dan lebih baik.
"Mari kita hormati proses demokrasi yang ada di Jakarta, mari kita menjadi bagian yang menyejukkan, menjadi bagian yang membuat Jakarta lebih baik lagi, Jakarta lebih aman lagi lebih kondusif lagi. Mari kita kurangi, hindari kesibukan kita urusan hiruk pikuk politik. Apalagi urusan pilpres yang masih lama," ujarnya.
Riza juga mengatakan Presiden Jokowi masih memiliki waktu yang panjang untuk memimpin Indonesia. Riza berharap masyarakat bisa mendukung semua program para pemimpin mulai dari kepala desa hingga Presiden.
"Pak Jokowi rasanya belum lama dilantik jadi presiden dua kali kan, masa sudah mikirin pilpres lagi ya. Mari kita bekerja, mendukung Pak Jokowi dengan berbagai kebijakannya. Pemerintah pusat mendukung Pak Anies di Jakarta, membangun Jakarta. Mari kita dukung pemimpin-pemimpin di seluruh Indonesia, para gubernur, wali kota, bupati sampai kepala desa, agar semua daerahnya maju, aman, makmur sejahtera," ucap Riza.
Sebelumnya, Prasetio Edi meminta Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Pilgub DKI digelar pemerintah pusat pada 2024, bukan 2022, tidak untuk mengganjal Anies, melainkan karena sudah amanat undang-undang.
"Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong dengan seakan pemerintah pusat sengaja memundurkan Pemilihan Gubernur sampai 2024. Sebab, pelaksanaan pilgub diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur," demikian bunyi keterangan tertulis Prasetio, Sabtu (9/10).
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Tonton juga liputan Viral tempat menonton sunset asyik di pantai utara Jakarta berikut ini:
Prasetio mengatakan masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI berakhir pada 2022 dan kemudian Pilgub DKI digelar pada 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Anies Baswedan, pemerintah bakal menunjuk seorang penjabat. Pemerintah pusat menetapkan Pilgub DKI digelar pada 2024, bukan 2022.
Ucapan Prasetio ini sendiri merujuk pada tudingan seseorang yang disebut pendukung Anies, yakni Geisz Chalifah, yang menuding Pilgub DKI digelar pada 2024 untuk mengganjal Anies. Ucapan pendukung Anies itu tercantum dalam keterangan pers dari Prasetio.
"Pertama, elektabilitas Anies yang tinggi, Pilkada Jakarta 2022 diundur ke 2024, sehingga begitu jabatan Anies sebagai Gubernur Jakarta selesai di 2022, Anies tak dapat mengikuti Pilkada Jakarta untuk memperpanjang masa jabatan," kata Geisz.
"Kedua, menyerang Anies dengan berbagai cara untuk didiskreditkan, dijatuhkan dari jabatan gubernur, dan bahkan dicari celah untuk dapat dipidanakan agar tidak dapat mengikuti Pilpres 2024," ucap Geisz.
"Cara-cara yang mereka lakukan itu adalah ciri bahwa mereka pecundang, bermental pengecut. Kalau berani, bertarung saja di pilkada atau pilpres secara fair. Jangan menikmati demokrasi sambil mengkhianati demokrasi," tambah dia.
Ucapan Anies soal Akhir Masa Jabatan dan Pilgub
Anies sebenarnya sempat mengungkap rencananya setelah lepas jabatan sebagai DKI-1 pada 2022 mendatang. Sebagai pengingat, Anies dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017. Artinya, masa jabatan 5 tahun Anies akan selesai pada Oktober 2022.
"Dulu rencananya nanti tahun terakhir baru mulai kampanye, ternyata nggak ada pilkada tahun depan. Jadi ya sudah, kita kerja terus aja, nggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan, kita kampanye. Tapi, karena nggak ada kampanye, berarti tahun kelima.... Kalau pilkadanya nggak ada, ya sudah, kita terusin saja kerja sampai terakhir," papar Anies di workshop nasional DPP PAN di Bali, Senin (4/10).