.webp)
KPK kali ini memberi 'ceramah' atau penguatan integritas antikorupsi (Paku Integritas) terhadap Kementerian Perdagangan (Kemendag). Penguatan ini dilakukan supaya ada peran keluarga dalam mencegah korupsi.
"Itulah mengapa program ini melibatkan pasangan penyelenggara negara. Harapannya, keluarga juga berperan dalam mencegah pasangan melakukan korupsi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/10/2021).
Ketua KPK Firli Bahuri menyambut dan memberikan apresiasi terhadap Kemendag yang telah mampu menjaga ketersediaan logistik dan stabilitas harga. Hadir dalam pertemuan ini Mendag Muhammad Lutfi, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, serta jajaran Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal Kementerian Perdagangan RI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"KPK mengapresiasi capaian hubungan kerja sama dalam Paku Integritas ini dan mengucapkan selamat atas prestasi Kementerian Perdagangan RI yang mampu menjaga ketersediaan arus logistik, kebutuhan nasional, dan menjaga stabilitas harga," ujar Firli.
Selanjutnya, Firli menyebut program ini diharapkan dapat membuat para pejabat di Kemendag takut untuk korupsi. Firli juga mengatakan program ini dibuat karena masih terdapat sistem yang lemah sehingga menyebabkan celah korupsi.
"Pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Paku Integritas diharapkan menakuti setiap insan di Kementerian Perdagangan RI agar tak mendekati tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Kementerian Perdagangan dapat mengambil peran melalui ketaatan dan kepatuhan pelaporan LHKPN, memanfaatkan WBS (whistleblowing system), Unit Pengendalian Gratifikasi, dan juga Manajemen Anti-Suap," katanya.
"Karenanya saya mengimbau lakukan kajian untuk identifikasi sistem-sistem yang lemah untuk diperbaiki, agar tidak ada peluang korupsi," sambungnya.
 KPK 'Ceramahi' Kemendag (Dok. KPK) |
Merespons hal itu, Mendag Muhammad Lutfi memaparkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan pihaknya. Dia menyebutkan enam langkah perbaikan sistem untuk pencegahan korupsi di lingkungan Kemendag, salah satunya perizinan perdagangan secara online.
"Hampir semua perizinan di bidang perdagangan sudah online. Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan dan untuk mempercepat pelayanan kepada pelaku usaha," ujar Lutfi.
Sedangkan untuk penguatan integritas pegawai di lingkungan Kemendag, Lutfi menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan budaya kerja PROMISE (Profesional, Melayani, Integritas, Inovasi dan Sinergi yang diselaraskan dengan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK. Selain itu, katanya, Kemendag telah menerapkan manajemen kinerja, yakni melakukan internalisasi kegiatan pencegahan korupsi yang meliputi sosialisasi terkait gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, kewajiban LHKPN dan LHKASN, serta WBS dan kewajiban pelaporan harta kekayaan.
Selain memberikan penguatan antikorupsi, pada kesempatan ini KPK dan Kemendag sepakat untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menandatangani kerja sama (PKS) penerapan whistleblowing system. Kerja sama tersebut di antaranya meliputi komitmen pengelolaan penanganan pengaduan dan penanganan pengaduan melalui aplikasi.
Dalam upaya pencegahan korupsi, KPK juga memberikan catatan terkait tindak lanjut rekomendasi dari kajian-kajian yang telah disampaikan KPK kepada Kemendag. Ada beberapa kajian sistem yang pernah dilakukan KPK sejak 2016 hingga saat ini.
Di antaranya terkait kajian tata kelola impor komoditas, jagung untuk bahan pakan ternak, kajian tata kelola kebijakan pasokan komoditas pangan strategis, kajian transformatif impor BBM, dan kajian tata kelola kebijakan swasembada bawang putih.
Kemendag juga merupakan satu dari kementerian yang turut berkontribusi dalam mewujudkan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Hingga triwulan 2 tahun 2021, terdapat satu output yang sudah dicapai dari total 5 output dengan persentase capaian 1,62 persen.
Output yang sudah dicapai Kemendag tersebut, yaitu tersedianya basis data penerima manfaat yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait. Sementara itu, masih ada 4 output yang masih menjadi target untuk dicapai. Salah satunya terkait optimalisasi penerimaan dari cukai.
PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga. Program ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara.
Program ini melibatkan 10 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kelautan dan Perikanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Perdagangan, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kesepuluh lembaga ini mewakili lima fokus area KPK pada periode ini, yaitu terkait sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, politik, dan pelayanan publik.
