Round-Up

Viani Bisa Jadi Seperti Fahri

Tim Detikcom - detikNews
Rabu, 06 Okt 2021 21:05 WIB
Viani Limardi.
Viani Limardi (Dok. DPRD DKI Jakarta)

Di tengah gugatan, DPP PKS menunjuk Ledia Hanifa menggantikan Fahri di jajaran pimpinan. Namun putusan PKS tersebut tidak langsung dieksekusi. Pimpinan DPR lain menganggap keputusan PKS belum bisa ditindaklanjuti karena Fahri tengah menempuh jalur hukum.

Kendati demikian, PKS tetap terus mendesak agar DPR mengganti Fahri tanpa menunggu putusan pengadilan. Menurut PKS, putusan berkekuatan hukum tetap hanya untuk memastikan apakah Fahri tetap menjadi anggota DPR atau tidak.

Namun Fahri tetap mempertahankan posisinya. Baginya, selama belum ada putusan mengikat, surat F-PKS yang mengganti dirinya tak bisa dieksekusi. Di tengah persidangan, majelis hakim mengetok putusan sela yang membuat Fahri masih bisa tetap duduk sebagai pimpinan DPR. Pada akhirnya Fahri Hamzah paripurna dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil ketua DPR periode 2014-2019.

Sebagai catatan, Fahri berhasil menang melawan PKS di tiga tahap. Pertama, gugatan Fahri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dikabulkan. Lalu putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI. Ketiga, kemenangan Fahri Hamzah didapat di tingkat kasasi. Sebab, kasasi PKS ditolak MA. PN Jaksel, dalam putusan No 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel. juga meminta PKS membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp 30 miliar.

Singkat cerita, dalam rangkaian gugatan ini, PKS telah mengajukan banding atas putusan PN Jaksel dan kasasi ke MA namun tak berbuah hasil. Fahri Hamzah pun terus menuntut ganti rugi Rp 30 miliar.

Berbulan-bulan sejak putusan kasasi, PKS masih juga tak membayar Rp 30 miliar ke Fahri Hamzah. Bahkan sita eksekusi yang dimohonkan Fahri juga tak membuat PKS menyerah.

PKS pun mengajukan PK ke MA. Setelah kalah di tiga tahap, upaya hukum terakhir PKS pun membuahkan hasil. Pada 25 November 2020, MA memutuskan mengabulkan PK yang diajukan PKS. Putusan tersebut tertuang dalam putusan No 123 PK/PDT/2020.

"Kabul," demikian bunyi putusan PK yang dikutip detikcom dari website MA, Senin (14/12/2020).


(yld/idn)