Pemprov DKI Jakarta mengimbau warganya berhemat dalam penggunaan air bersih dari tanah. Imbauan yang dimaksudkan untuk mencegah penurunan muka tanah yang terjadi dinilai tidak efektif sehingga perlu dikaji ulang.
Profesor riset bidang meteorologi pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Eddy Hermawan, menyebut imbauan sangat subjektif sekali. Pasalnya, tidak ada parameter pasti untuk mengukur efek kontribusi masyarakat dalam menghemat air ini.
"Sebenarnya saya lebih ke efektif dan tidak efektif, itu parameternya ada-nggak ya. Setelah diimbau jadi sekian persen (penurunan air tanah). Alat pengukurnya nggak ada, ya sangat subjektif sekali ya," kata Eddy Hermawan kepada detikcom, Rabu (6/10/2021).
Dia mengingatkan, dalam hal ini Pemprov DKI bertanggung jawab atas kebutuhan air bersih masyarakat. Selain itu, menurutnya, kontribusi masyarakat terbilang kecil dalam berhemat air jika dibandingkan dengan hotel dan perkantoran.
"Pemerintah bertanggung jawab menyediakan air bersih bagi masyarakat penghuninya. Jadi air yang melimpah ruah di bawah tanah itu ya dikelola. Sebenarnya kontribusi masyarakat itu kecil ya. Yang besar ya hotel-hotel berbintang itulah, perkantoran yang gede-gede itulah, yang mana ini memberikan kontribusi besar dalam penurunan muka air tanah," ungkapnya.
"Kalau penduduk untuk kebutuhan secukupnya saja, to. Kalau hotel berbintang buat bikin kolam renang, bikin saluran, bikin apa, mau nggak mau," sambungnya.
Dia meminta Pemprov DKI kembali mengkaji kebijakan ini agar bukan sekadar mengimbau. Baginya, yang terpenting ialah sosialisasi terlebih dahulu.
"Jadi dalam hal ini pemda DKI, satu, mengkaji kembali kebijakan itu. Bukan sekadar mengimbau. Tetapi juga menekankan kepada sosialisasi dulu. Karena kalau mereka nggak ngerti, efektivitasnya kurang menurut saya," tuturnya.
