ADVERTISEMENT

Wanti-wanti KPK soal Pengelolaan Aset ke Seluruh Kepala Daerah di Bali

Azhar Bagus Ramadhan - detikNews
Senin, 04 Okt 2021 18:43 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di KPK
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Bali (Dok. KPK)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan soal peran penting kepala daerah dalam upaya pencegahan korupsi di wilayahnya. Dia meminta komitmen seluruh kepala daerah di Bali untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

"Bukan sesuatu yang membahagiakan bagi kami jika harus menangani bapak/ibu kepala daerah ketika harus berproses penindakan. Untuk itu, kami minta komitmen bapak/ibu untuk terus melakukan upaya pemberantasan korupsi," ujar Alex dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (4/10/2021).

Rapat itu dihadiri oleh semua kepala daerah, Ketua DPRD, Direksi PT PLN, Irjen ATR/BPN, Kakanwil dan Kakantah BPN, Forkompimda Provinsi Bali, Pengurus Penyuluh Antikorupsi (Paksi), serta Pengurus Komite Advokasi Daerah (KAD) Bali.

Alex lalu menyinggung soal tata kelola aset milik pemerintah daerah ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di daerah untuk dikelola dengan baik, karena menjadi salah satu fokus pencegahan korupsi oleh KPK. Alex mengingatkan besarnya potensi kerugian negara jika aset-aset tersebut tidak dikelola secara akuntabel.

"Terkait manajemen aset, salah satu yang KPK lakukan adalah mendorong sertifikasi aset, baik di pemda maupun di BUMN. Tanah pemda rata-rata di dalam kota dan kalau itu tidak kita kelola dengan baik, potensi kehilangannya luar biasa," kata Alex.

Selanjutnya, Alex juga memastikan KPK akan tetap bekerja maksimal menjalankan amanah undang-undang. KPK siap memfasilitasi dan mendukung upaya-upaya pencegahan korupsi yang dapat mendorong penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

"KPK akan selalu bekerja profesional mendampingi bapak/ibu kepala daerah sekalian," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN dan KPK yang telah membantu kemajuan sertifikasi aset tanah PLN. Dia menyampaikan bahwa selama 76 tahun PLN berdiri, hingga 2019 tercatat hanya 28 ribu dari total 106 ribu bidang aset tanah PLN yang telah disertifikasi.

Darmawan mengatakan KPK telah mendorong percepatan sertifikasi, sehingga dalam waktu 2 tahun terakhir, telah terbit sebanyak 20 ribu sertifikat tanah PLN di seluruh Indonesia.

"Khusus untuk Bali, tahun 2021 ini terbit sebanyak 162 sertifikat aset tanah. PLN akan terus berkomitmen untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti negara yang dikelola oleh PLN demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia. PLN berterima kasih kepada BPN dan KPK atas capaian tersebut," ujar Darmawan.

Berdasarkan data yang disampaikan Kanwil BPN Provinsi Bali, sertifikat yang berhasil diterbitkan pada 2021 berjumlah total 2.626 bidang. Dengan rincian, sertifikat atas nama PLN sebanyak 162, Pemprov Bali 189, dan pemkab/pemkot di Bali sebanyak 2.275. Pada kesempatan rakor kali ini, diserahkan sebanyak 1.760 yang terdiri atas 21 sertifikat tanah PLN, 51 sertifikat aset pemprov, dan 1.688 sertifikat aset pemkab/pemkot. Sebelumnya, telah diserahkan sebanyak 866 sertifikat.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan komitmen jajarannya untuk melaksanakan program pemberantasan korupsi di Bali. Menurutnya, hal ini ditandai dengan keseriusan jajarannya dalam pelaksanaan seluruh area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang didorong oleh KPK. Dia mengatakan capaian MCP tahun 2020 sudah baik, yaitu sebesar 88,40 persen.

"Memang sudah baik tapi selalu ada ruang untuk perbaikan. Selain dari upaya tersebut, pada kesempatan ini, saya kukuhkan Forum Penyuluh Antikorupsi yang nantinya dapat bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan instansi lain dalam melaksanakan langkah pencegahan korupsi melalui sosialisasi, bimtek, dan diklat," ujar Wayan.

Selain itu, Wayan mengukuhkan pengurus KAD Bali. Dalam upaya pencegahan korupsi di sektor swasta, KPK mendorong dibentuknya KAD di tiap provinsi sebagai forum komunikasi yang memfasilitasi para pelaku usaha dengan pemerintah sebagai regulator. Kepengurusan baru KAD Provinsi Bali berdasarkan SK Gubernur Nomor 719 Tahun 2021.

KAD bertanggung jawab menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Gubernur. Dalam forum tersebut, KPK berperan mengawasi kemajuan pencapaian rencana aksi dan mengadvokasi implementasi rekomendasi yang dihasilkan.

Hingga 2021 ini, sebanyak 19 dari 34 KAD Provinsi telah disahkan kepengurusannya melalui SK Gubernur di seluruh Indonesia. KPK berharap KAD dapat mendorong kerja sama yang baik dan bebas korupsi antara pelaku usaha dan pemerintah sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif.

Dalam rakor juga dilakukan penandatanganan komitmen program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD di wilayah Bali. Karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi yang baik pada fungsi eksekutif, legislatif, dan peran serta seluruh elemen masyarakat.

(knv/knv)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT