.webp)
"Tentunya ini jadi pertimbangan kita. Ada kewajiban sebagai lembaga DPR untuk menjalankan fungsi itu. Pada gilirannya kita tidak ingin setelah UU jadi kita dikomplain orang, karena tidak lakukan studi banding, tidak melakukan masukan. UU seperti ini kan sensitif, sensitivitas ini harapkan kita dapat masukan seperti itu ya tentunya ada perhitungan risiko kondisi pandemi itu kita lihat apakah negara itu menerima, kalau negara itu menerima ya kita datang," tuturnya.
Baleg DPR RI sebelumnya mengagendakan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador pada akhir Oktober-November 2021. Kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador itu berkaitan dengan penyusunan RUU PKS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agenda kunjungan kerja Baleg DPR itu diketahui melalui surat nomor LG/13489/DPR RI/IX/2021 perihal Permintaan Nama Anggota Baleg ke Luar Negeri. Dalam surat itu disebutkan rencana kunjungan ke Ekuador digelar pada 31 Oktober hingga 6 November 2021, sedangkan ke Brasil pada 16-22 November 2021.
Baleg meminta setiap fraksi menugaskan anggotanya di Baleg untuk mengikuti kunjungan ke dua negara di Amerika Selatan itu. Jumlah anggota yang diminta berbeda setiap fraksi.
"Pimpinan Badan Legislasi mengharapkan agar nama anggota Badan Legislasi yang ditugaskan melakukan kunjungan kerja dapat disampaikan kepada Sekretariat Badan Legislasi paling lambat tanggal 30 September 2021," demikian bunyi surat tersebut, seperti dilihat detikcom, Kamis (30/9).
(eva/rfs)
