.webp)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan persetujuan Kongres untuk melancarkan serangan darat terhadap Venezuela. Hal ini disampaikannya pada Kamis (18/12) waktu setempat, meskipun ada kritik bahwa ia telah melampaui wewenang konstitusionalnya dengan serangan di laut.
Ketika seorang reporter bertanya apakah ia akan meminta persetujuan dari para anggota parlemen AS untuk menyerang kartel narkoba di darat di negara Amerika Latin tersebut, Trump mengatakan ia tidak akan memiliki masalah untuk melakukan itu.
"Saya tidak keberatan memberi tahu mereka, tetapi Anda tahu, itu bukan masalah besar. Saya tidak harus memberi tahu mereka," katanya di Gedung Putih, dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amerika Serikat telah melakukan beberapa serangan udara sejak September terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di Karibia dan Pasifik. Serangan-serangan ini menyebabkan setidaknya 99 kematian dan memicu perdebatan sengit tentang legalitas operasi tersebut.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengklaim kampanye AS bertujuan untuk menggulingkan pemerintahannya, bukan untuk menghentikan perdagangan narkoba seperti yang dinyatakan.
Menurut Konstitusi AS, meskipun presiden adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata, hanya Kongres yang memiliki wewenang untuk secara resmi menyatakan perang.
"Presiden gagal menunjukkan wewenang yang diperlukan berdasarkan hukum AS atau internasional untuk melakukan serangan militer mematikan terhadap kapal-kapal ini," kata anggota DPR dari partai Demokrat, Gregory Meeks selama debat di DPR.
"Tidak ada yang dapat mengklaim secara kredibel bahwa kapal-kapal ini, dalam beberapa kasus bahkan tidak berlayar ke Amerika Serikat dan berada ribuan mil dari wilayah AS, menimbulkan ancaman langsung terhadap rakyat Amerika yang membenarkan penggunaan kekuatan militer," cetusnya.
Para ahli mengatakan Trump dapat memerintahkan serangan militer terbatas di Venezuela tanpa persetujuan Kongres, tetapi hanya sementara dan hanya jika dibingkai sebagai tindakan defensif atau terbatas cakupannya.
Setelah serangan teroris 11 September di Amerika Serikat, Kongres mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk perang AS di Afghanistan dan Irak, yang juga disebut untuk operasi kontra-terorisme di negara lain.
Saksikan Live DetikPagi:
