.webp)
Penolakan pengesahan acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat ada campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam arahannya, Jokowi meminta KLB tidak disahkan meski Moeldoko disebutnya sebagai teman.
Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap arahan Jokowi itu dalam diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik Junaidi Rachbini, Rabu (29/9/2021). Mahfud menyampaikan arahan Jokowi itu untuk menjawab pertanyaan tentang posisi pemerintah mengenai kisruh Partai Demokrat dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
"Kalau Istana mau masuk sebenarnya ketika Moeldoko kongres di Medan itu kita tinggal mengesahkan saja dengan kasar gitu, tapi pada waktu itu saya menghadap Presiden," kata Mahfud Md.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut cerita Mahfud, dia menghadap Jokowi usai adanya KLB Demokrat yang diklaim kubu Moeldoko. Mahfud menyinggung soal peserta yang hadir di KLB.
"Saya bersama Menkumham dan Presiden, 'Gimana nih, Pak? Hukumnya bagaimana?' kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya, Pak, ndak boleh ada muktamar seperti itu, karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah," kata Mahfud menirukan pembicaraannya saat itu.
Mahfud memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Jokowi mengenai aturan pelaksanaan KLB Demokrat. Mahfud mengatakan acara yang disebut KLB di Sibolangit, Sumatera Utara, itu dilakukan tanpa izin pengurus PD yang sah.
"Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu ndak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, 'Kalau memang begitu, tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik', kata Pak Jokowi," kata Mahfud.
Sesuai arahan Jokowi, pemerintah pun tak mengesahkan KLB Demokrat yang digelar kubu Moeldoko. Mahfud dan Yasonna pun mengumumkan pemerintah tak mengesahkan hasil KLB kubu Moeldoko.
"Itulah saya dan Pak Yasonna segera mengumumkan ndak bakal mengesahkan Moeldoko," kata dia.
Tonton video 'Kala Jokowi Tak Berpihak ke Moeldoko soal Demokrat':
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Betul saja, Rabu (31/3), pemerintah menolak pendaftaran hasil acara yang disebut sebagai KLB Partai Demokrat. Acara yang disebut KLB itu menetapkan Moeldoko sebagai Ketum.
"Dari hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual.
"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna.
Kubu Moeldoko: SBY-AHY Tebar Fitnah
Kubu Moeldoko menilai sikap Jokowi itu sebagai bukti Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menebar fitnah dan hoax.
"Ini kembali menjadi bukti bahwa SBY, AHY dan para hulubalangnya telah menebar fitnah dan hoaks, telah menuduh bahwa pemerintahan Presiden Jokowi berpihak pada Moeldoko," kata jubir kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, saat dihubungi, Kamis (30/9).
Rahmad mengatakan pihaknya mengapresiasi sikap pemerintah yang netral. Karena itu, dia meminta agar persoalan AD/ART Partai Demokrat dapat diselesaikan secara adil oleh lembaga peradilan.
"Kami mengapresiasi sikap pemerintah yang netral. Biarkan persoalan partainya diputus secara adil di meja hukum. Biarkan lembaga peradilan yang memutus dengan seadil-adilnya," ucap Rahmad.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Partai Demokrat Puji Jokowi
Partai Demokrat mengapresiasi Presiden Jokowi yang mengambil sikap terhadap kubu Moeldoko dengan memberi arahan menolak pengesahan acara yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat. Sikap Jokowi itu dinilai sebagai komitmen menjaga demokrasi.
"Sikap Presiden Jokowi harus diapresiasi karena meskipun teman dan meskipun Moeldoko menjadi pembantunya di kabinet, Presiden tidak lantas memihak DPP Demokrat hasil KLB," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman saat dihubungi, Kamis (30/9).
Benny mengatakan sikap Jokowi sebetulnya bukan untuk membela Partai Demokrat yang sah. Dia menyebut Jokowi mengambil sikap karena fakta dan informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan KLB yang digelar kubu Moledoko.
"Sikap Presiden tersebut bukan semata-mata karena membela DPP Partai Demokrat yang sah tetapi karena berdasarkan informasi dan fakta yang dikumpulkan dari berbagai pihak seperti dari Kemenkumham dan barang tentu berdasarkan pertimbangan hukum yang diberikan Menko Polhukam," ucapnya.
Benny menegaskan Jokowi menunjukkan sikap dan komitmen membangun serta menjaga demokrasi tanpa mengintervensi partai politik. "Pernyataan Presiden tersebut merupakan wujud dari komitmennya untuk membangun dan menjaga demokrasi yang sehat dengan tidak mengintervensi partai politik," imbuhnya.
