.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap cerita soal Jokowi meminta agar KLB yang memilih Moeldoko sebagai Ketum itu tidak disahkan. Apa tujuan dari cerita Mahfud ini?
Pakar politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai cerita Mahfud itu dimaksudkan untuk menjaga netralitas pemerintah. Mahfud disebut ingin menampik bahwa pemerintah ikut mempengaruhi polemik Demokrat dengan Moeldoko.
"Tujuannya ini untuk netralitas aja. Ingin menampik bahwa ada influecing Istana dalam kasus Demokrat ini," ujar Hendro Satrio kepada wartawan, Kamis (30/9/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, cerita Mahfud itu hanya mengulang pernyataan sebelumnya, yakni pernyataan yang menegaskan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam polemik ini.
"Jadi sebetulnya Pak Mahfud hanya mengulang-ulang pernyataan sebelumnya sih. Bahwa pemerintah tidak ikut campur kisruh Demokrat," katanya.
Simak juga Video: PD: Ahli Sebut KLB Deli Serdang Tak Mungkin Diproses Kemenkum HAM
Jokowi Tolak Demokrat Moeldoko
Sebelumnya, Mahfud Md mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkumham Yasonna Laoly mengenai polemik acara yang diberi nama Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Mahfud mengatakan Jokowi meminta agar KLB yang memilih Moeldoko sebagai ketum itu tidak disahkan.
"Kalau Istana mau masuk sebenarnya ketika Moeldoko kongres di Medan itu kita tinggal mengesahkan aja dengan kasar gitu, tapi pada waktu itu saya menghadap presiden," kata Mahfud Md dalam diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik Junaidi Rachbini, Rabu (29/9/2021).
Hal itu diungkapkan Mahfud saat Didik menanyakan bagaimana posisi pemerintah mengenai kisruh Partai Demokrat dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Mahfud kemudian memaparkan isi pertemuan saat dia menghadap Jokowi.
"Saya bersama Menkumham dan Presiden, 'Gimana nih, Pak? Hukumnya bagaimana?' kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya, Pak, ndak boleh ada muktamar seperti itu, karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah," kata Mahfud menirukan pembicaraannya saat itu.
Mahfud memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Jokowi mengenai aturan pelaksanaan KLB. Mahfud mengatakan acara yang disebut KLB di Sibolangit, Sumatera Utara, itu dilakukan tanpa izin pengurus PD yang sah.
"Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu ndak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, 'Kalau memang begitu tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik', kata Pak Jokowi," ujar Mahfud.
