Arahan Jokowi Tak Sahkan KLB Demokrat, Kubu Moeldoko: SBY-AHY Tebar Fitnah

Matius Alfons - detikNews
Kamis, 30 Sep 2021 16:23 WIB
Juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad.
Muhammad Rahmad (Screenshot Video)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap ada arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik penolakan pengesahan acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Kubu Moeldoko menuding sikap Jokowi itu sebagai bukti Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menebar fitnah dan hoax.

"Ini kembali menjadi bukti bahwa SBY, AHY dan para hulubalangnya telah menebar fitnah dan hoaks, telah menuduh bahwa pemerintahan Presiden Jokowi berpihak pada Moeldoko," kata jubir kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, saat dihubungi, Kamis (30/9/2021).

Rahmad mengatakan pihaknya mengapresiasi sikap pemerintah yang netral. Karena itu, dia meminta agar persoalan AD/ART Partai Demokrat dapat diselesaikan secara adil oleh lembaga peradilan.

"Kami mengapresiasi sikap pemerintah yang netral. Biarkan persoalan partainya diputus secara adil di meja hukum. Biarkan lembaga peradilan yang memutus dengan seadil-adilnya," ucap Rahmad.

Lebih lanjut, Rahmad juga menyoroti sikap Mahfud yang ikut berkomentar terkait gugatan AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Dia menyebut tidak ada tempat bagi Mahfud untuk ikut campur terkait AD/ART Partai Demokrat.

"Kami harap Menko Polhukam Pak Mahfud MD untuk netral. Tidak pada tempatnya Pak Mahfud Md berkomentar soal gugatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA). Serahkan saja sepenuhnya perkara tersebut ke MA," ujarnya.

Kemudian Rahmad juga menduga Mahfud belum membaca permohonan uji formil dan materiil AD/ART Partai Demokrat yang diajukan Yusril Ihza Mahendra ke MA. Dia menyebut gugatan yang diajukan Yusril ini besar manfaatnya.

"Kami menduga Mahfud belum membaca dengan seksama permohonan uji formil dan materiil AD/ART Partai Demokrat yang diajukan Pak Yusril ke MA. Parpol memainkan peranan besar dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, negara tak akan sehat dan demokratis apabila partai-partainya bersifat monolitik, oligarkis, dan nepotis. Kalau dilihat dari perspektif ini, uji materi itu bukan tidak ada gunanya, malah sangat besar manfaatnya," tuturnya.

Arahan Jokowi

Rupanya ada arahan Jokowi di balik penolakan pengesahan acara yang diklaim KLB PD. Jokowi memerintahkan pendaftaran hasil KLB itu ditolak meski Moeldoko teman.

"Kalau Istana mau masuk, sebenarnya ketika Moeldoko kongres di Medan itu kita tinggal mengesahkan saja dengan kasar gitu. Tapi pada waktu itu saya menghadap Presiden," kata Mahfud Md dalam diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik Junaidi Rachbini, Rabu (29/9).

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Lihat Video: PD: Ahli Sebut KLB Deli Serdang Tak Mungkin Diproses Kemenkum HAM

[Gambas:Video 20detik]