Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Diskominfotik memberi penjelasan soal Formula E dalam dokumen 'Katanya Vs Faktanya Formula E'. Cara penjelasan Anies itu menuai kritik.
Dokumen itu mengungkap kesepakatan terbaru antara Pemprov DKI, melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dengan pihak penyelenggara Formula E. Ada 12 poin pertanyaan soal Formula E yang dijawab Pemprov DKI.
Salah satunya mengenai pelaksanaan Formula E yang dijadwalkan 5 tahun berturut-turut. Pemprov menyebut Formula E di Ibu Kota digelar 3 tahun berturut berdasarkan kesepakatan baru.
"Hasil kesepakatan baru Jakpro dengan FEO adalah periode pelaksanaan disesuaikan 3 tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024," demikian keterangan tertulis Pemprov DKI Jakarta, seperti dilihat, Rabu (29/9/2021).
Dalam dokumen itu juga disinggung perihal gelaran Moto GP di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyebutan gelaran Moto GP ada di penjelasan perihal commitment fee yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI.
"Katanya, Formula E merupakan pemborosan APBD," demikian tertulis dalam dokumen itu.
"Faktanya, hampir semua event dunia (Asian Games, Olimpiade, Formula 1, Moto GP, Formula E) membutuhkan dana dari pemerintah, termasuk Asian Games 2018 dan Moto GP Mandalika Maret 2022," ujar Pemprov DKI.
Karena itu, Pemprov DKI tidak setuju jika gelaran Formula E dianggap pemborosan anggaran. Begitu pula pandangan Pemprov DKI terhadap perhelatan Asian Games 2018 dan Moto GP di NTB.
Menurut Pemprov DKI, gelaran Formula E akan memberikan memberikan manfaat. Salah satunya manfaat terhadap ekonomi.
Pemprov DKI juga menjawab 'katanya' soal commitment fee senilai Rp 2,3 triliun dan biaya pelaksanaan Rp 4,4 triliun. Menurut Pemprov DKI, commitment fee yang dibayar senilai Rp 560 miliar untuk semua tahun penyelenggaraan.
"Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk melaksanakan Formula E, baik untuk 2022, 2023, dan 2024," ujar Pemprov DKI.
Pemprov DKI mengatakan ada biaya pelaksanaan senilai Rp 150 miliar per tahun. Namun, menurut Pemprov DKI, dana tersebut dibayarkan bukan oleh APBD, melainkan dari sponsor yang dilakukan oleh Jakpro.
PDIP mengkritik pernyataan Diskominfotik, simak di halaman berikutnya.
