Wagub DKI Bela Anies yang Dikritik Jelaskan Formula E Lewat Dokumen

Wagub DKI Ahmad Riza Patria (Wilda/detikcom)

Jakarta -

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjelaskan Formula E melalui dokumen ketimbang hadir saat interpelasi di DPR DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan salah satu yang harus diluruskan mengenai pembayaran Formula E mencapai Rp 2,3 triliun.

"Kan di luaran beredar pembiayaannya dianggap fantastis, itu kan harus dijawab. Daripada dijawab orang per orang, lebih baik dijawab resmi oleh PPID sehingga di situ dapat dengan jelas, kan informasinya sampai Rp 2,3 T. Itu kan tidak betul, tidak pernah kita membayar commitment fee," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/9/2021).

Riza berujar, dalam dokumen yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta itu, total pembayaran commitment fee yang sudah dilakukan sebesar Rp 560 miliar. Commitment fee ini, sebutnya, untuk biaya selama 3 musim.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jumlah uang itu merupakan hasil kesepakatan terbaru antara Pemprov DKI dan Formula E Operations (FEO). Sebagai informasi, angka ini berbeda dengan kewajiban pembayaran commitment fee yang tertera di dalam surat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) pada 2019 lalu yang jumlahnya mencapai Rp 2,3 triliun.

"Yang benar adalah Rp 560 miliar untuk 3 tahun ke depan. Jadi bukan setahun," jelasnya.

"Dulu itu kan masih draf yang (surat) Kadispora, hasil negosiasi dengan pihak Formula E itu disepakati angka itu disepakati untuk tiga tahun ke depan ya, 2022, 2023, 2024," sambung Riza.

Terakhir, politikus Gerindra itu berharap ke depannya pendanaan Formula E tak lagi menggunakan APBD DKI Jakarta.

"Diharapkan ke depan pembiayaan tidak lagi dengan APBD, diharapkan ke depan dengan dana publik, sponsor, partisipasi masyarakat," ujarnya.

Pemprov DKI sebelumnya melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) menjelaskan soal perkembangan terkini isu Formula E. Namun PDIP memberi kritik.

PDIP menilai Diskominfotik tidak memiliki kompetensi untuk memberi penjelasan soal Formula E. PDIP pun menilai Gubernur DKI Anies Baswedan seolah menghindari memberi penjelasan rinci soal Formula E.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

"Itu kan ada ruang yang tersedia (paripurna) untuk menjelaskan secara komprehensif, mau katanya atau faktanya itu kan bahasamu (Pemprov). Dari situ (paripurna) bisa konfirmasi secara detail ketika disampaikan secara terhormat. Tapi dengan rilis menandakan bahwa ada kegamangan juga," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, kepada wartawan, Kamis (30/9/2021).

Gembong pun menilai seharusnya yang memberi penjelasan adalah Dispora DKI atau JakPro, yang ditunjuk Anies sebagai penyelenggara Formula E Jakarta. Gembong juga menilai 12 poin dalam penjelasan Diskominfotik itu tidak cukup.

"Minimal Dispora atau JakPro yang sudah dapat tugas dari Pemprov," kata Gembong.

Dia kemudian menyinggung soal sikap Anies yang belum buka suara soal kontroversi Formula E. Dia pun membandingkan Anies yang memberi penjelasan gamblang di KPK soal kasus Munjul.

"Ketika bicara kasus Munjul begitu pede-nya menjelaskan gamblang dan detail pada KPK, tapi giliran Formula E kok seolah dihindari (interpelasi), seolah-olah menghindar. Sampai hari ini Pak Anies nggak pernah bicara soal Formula E, kita nggak tahu ada apa. Kalau kita bandingkan pemanggilan KPK dengan soal Formula E kayak bumi dan langit," ujarnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya