Sebanyak enam orang perwakilan masyarakat yang mengantarkan surat dan petisi ke Presiden adalah Ketua BEM STHI Jentera, Renie Aryandani; Sekjen KASBI Sunarno; dua orang korban korupsi bansos, Eni Rohayati dan Donris Sianturi; serta dua orang akademisi dari Universitas Andalas, Charles Simabura dan Feri Amsari. Enam orang perwakilan masyarakat ini didampingi oleh Direktur LBH Jakarta Arief Maulana.
"Antusiasme masyarakat dalam mendukung Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi juga terus tumbuh. Hingga saat ini, sudah ada dua daerah yang ikut mendirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi, yakni Bandung dan Jawa Tengah," katanya.
Kantor darurat ini didirikan untuk memberi penguatan kepada 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan karena tidak lulus TWK. Kantor ini dibuka setiap pukul 16.00 WIB, dan rencananya akan dibuka setiap hari.
Diketahui, besok ke-56 pegawai KPK nonaktif itu akan resmi diberhentikan dengan hormat. Para pegawai tersebut diberhentikan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), yang menjadi syarat para pegawai menjadi ASN.
"Terhadap enam orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat sebagai ASN dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021. Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di KPK, Rabu (15/9).
(lir/lir)
