.webp)
Mantan juru bicara (jubir) KPK, Febri Diansyah, dilantik menjadi jubir di kantor 'KPK darurat', yang berada di depan gedung Dewas KPK. Febri mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menyelamatkan 56 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Presiden adalah puncak kekuasaan dalam pembinaan PNS. Presiden tidak bisa lari dari norma yang diatur di peraturan yang ia tanda tangani sendiri pada 2020. Presiden adalah puncak kekuasaan dalam pembinaan PNS sehingga ia bisa mengangkat, memindahkan, memberhentikan PNS dengan kekuasaan yang dimiliki secara hukum," kata Febri di lokasi, Jumat (24/9/2022).
"Bahkan kekuasaan yang ada di KPK, yang berada di struktur KPK, itu hanya sebagian dari delegasi kekuasaan Presiden. Artinya, dari alasan tadi, Presiden seharusnya sudah melakukan sesuatu, bukan justru diam ketika hanya tinggal 7 atau 8 hari sebelum para pegawai KPK ini keluar dan tersingkir dari KPK," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, Febri juga menilai KPK kini tidak lagi menjadi tumpuan sebagai lembaga penegak hukum. Dia yakin Jokowi dapat menyelamatkan pemberantasan korupsi dan pegawai yang tak lolos TWK.
"Dengan segala hormat saya terhadap teman-teman yang masih bekerja di KPK, tapi dengan berat hati harus saya harus sampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi bisa tumpuan utama pemberantasan korupsi di Indonesia," ujarnya.
"Inilah masa terkelam dari pemberantasan korupsi. Masa terkelam ini terjadi di kepemimpinan Presiden Jokowi. Presiden masih bisa menyelamatkan pemberantasan korupsi kalau melakukan sesuatu dan kemudian mengembalikan pegawai KPK dan kemudian melakukan perombakan terhadap pimpinan KPK," ujarnya.
Selain itu, orasi disampaikan oleh putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Anita Wahid. Anita turut berpesan kepada Jokowi dalam polemik TWK ini.
"Sekarang saya mau minta tolong, mau nitip pesan pada Pak Jokowi. Kalau kita melihat proses pelemahan pemberantasan korupsi, ini adalah proses yang sangat panjang. Kita nggak bisa melihat TWK dari TWK saja, kita nggak bisa hanya melihat pemecatan hari ini itu hanya pemecatannya saja," ujarnya.
"Tapi kita perlu melihat bahwa selama belasan tahun KPK sudah mengalami berkali-kali usaha pelemahan, mengalami serangan tidak cuma secara kelembagaan, tapi individu-individu di dalamnya. Tidak hanya orang yang bekerja, tapi keluarga mereka mengalami ancaman. Ada yang ditodong senjata, disiram air keras, dilempar molotov dan sebagainya," tambahnya.
Anita juga menilai KPK kini tak sama lagi seperti dulu. Menurutnya, kini KPK terdapat polarisasi yang dapat merugikan bangsa.
"Tapi sejak dua tahun terakhir kita melihat sesuatu yang berbeda. Ini pertama kali kita melihat betapa dahulu kala KPK yang dulu selalu dilindungi publik akhirnya jebol oleh polarisasi. Ini yang perlu kita sadari bersama polarisasi itu sangat menghancurkan bangsa," ujarnya.
Lihat juga Video: Komnas HAM Heran, Kenapa KPK Pecat Pegawai Tak Lulus TWK pada 30 September?
Lalu, ada Ketua YLBHI Asfinawati yang menganggap Jokowi mempunyai kunci di atas segalanya terkait pemberhentian ini. Dia meminta Jokowi dapat membukakan 'pintu' agar para pegawai dapat kembali bekerja di KPK.
"Kunci yang tertutup ini betul-betul menggambarkan situasi saat ini, ketika pintu yang diketok oleh kawan-kawan, bahkan pintu yang diketuk oleh kita semua, bahkan pintu yang diketuk oleh orang-orang di seluruh Indonesia, tidak terbuka. Pintu itu bahkan kita ketuk sampai ke balai Presiden, dan Presiden menyatakan apa? Presiden mengatakan 'Apa-apa jangan saya'. Presiden kemudian mengatakan 'Jangan semua-semua ke saya'," tegasnya.
Dia menggambarkan bahwa kini masyarakat juga menunggu sikap Jokowi dalam polemik ini. Dia berharap Jokowi bisa mengambil sikap soal pemberhentian ini.
"Saya mau ambil ilustrasi begini, kalau seperti pintu ini, kuncinya hanya ada di tangan Presiden dan kita semua tidak bisa keluar, tidak bisa masuk, dan kita meminta kepada pemegang kunci yang kebetulan bernama Jokowi, 'Pak Jokowi tolong dong bukain pintunya', 'Jangan apa-apa saya, kan masih banyak yang lain'," katanya.
"'Tapi Pak, kuncinya sama Bapak', kalau kita semua sedang terkurung dalam ruangan dan kita meminta pintu untuk membuka, kemudian ada orang mengatakan seperti itu, padahal dia punya kuncinya, apa kesimpulan kita?" jelasnya.
Kantor darurat ini didirikan untuk memberi penguatan kepada 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan karena tidak lulus TWK. Kantor ini dibuka setiap pukul 16.00 WIB, dan rencananya akan dibuka setiap hari.
