.webp)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berbicara soal pentingnya penerapan konsep ekonomi gotong royong. Hal ini bisa dilakukan dengan menyelaraskan tiga sektor penunjang ekonomi Indonesia, yakni koperasi, BUMN dan swasta.
"Selama rakyat melalui koperasi mampu mengelola, negara harus menjamin. Bahkan, negara harus membantu akses permodalan dan teknologi atau meminta BUMN sebagai bapak angkat. Inilah yang disebut dengan Ekonomi Gotong Royong atau Ekonomi Pancasila," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/9/2021).
Hal itu disampaikan LaNyalla pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
LaNyalla juga mengatakan ekonomi Indonesia layaknya kapal yang memiliki tiga palka (ruang kapal). Menurutnya, dengan tiga palka itu, seandainya ada satu palka yang bocor, maka kapal tidak akan sampai tenggelam.
"Artinya, ketiganya harus dipisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia," ujarnya.
Dengan begitu, kata dia, problematika yang dihadapi di salah satu palka tak akan merembet pada hal lainnya. Misalnya ketika palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi.
"Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Andaikan palka BUMN dan swasta bocor, masih ada koperasi yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil," kata LaNyalla.
Demikian pula bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat.
"Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu," jelasnya.
Sebagai contoh, jika ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Begitu pula dengan sektor-sektor yang lain, apakah itu pertanian atau perikanan dan perkebunan.
Selanjutnya, BUMN hanya masuk ke sektor usaha yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak seperti listrik, pelabuhan, transportasi, telekomunikasi, air bersih dan lainnya. BUMN harus bertugas di sektor yang membutuhkan Hi-Teknologi, sekaligus beresiko tinggi.
"BUMN boleh saja bermitra dengan swasta atau asing, tetapi kendali utama tetap berada di BUMN. Sebab sektor-sektor itu tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar melalui swasta, apalagi asing," katanya.
Baca juga: Ketua DPD Minta Keamanan Laut Diperkuat |
Dikatakan LaNyalla, begitulah pemikiran luhur para pendiri bangsa kita dalam merancang Indonesia masa depan, dengan tujuan agar Indonesia sampai kepada tujuan hakiki lahirnya bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, lanjutnya, DPD RI berpendapat, bahwa Wacana Amandemen perubahan ke-5 yang kini tengah bergulir, harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa ini.
"Kita harus berani melakukan koreksi atas Sistem Tata Negara Indonesia. Termasuk Sistem Ekonomi Negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu," jelasnya.
Dia pun mengaku sering datang ke kampus-kampus untuk menggugah kesadaran publik. Untuk memantik pemikiran kaum terdidik dan para cendekiawan agar terbangun dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik.
"Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, bukan negara dengan mazhab kapitalisme liberal," pungkasnya.
(akd/ega)
