5 Fakta Bupati Kolaka Timur Terima Suap hingga Jadi Tersangka KPK

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 23 Sep 2021 11:09 WIB
Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya terjaring OTT KPK bersama 5 orang lain (Instagram @ andi_merya_nur)
Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya (Dok. Instagram @andi_merya_nur)

4. Ditetapkan sebagai Tersangka

Andi Merya dijerat sebagai tersangka penerima suap dari Anzarullah sebagai Kepala BPBD Koltim. Andi Merya diduga menerima Rp 250 juta dari Anzarullah.

Adapun Anzarullah dijerat sebagai pemberi suap dengan sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Sedangkan Andi Merya dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Tipikor.

5. Konstruksi Perkara Suap Bupati Kolaka Timur

Sekitar Maret sampai Agustus 2021, Andi Merya dan Anzarullah mengajukan proposal dana hibah ke BNPB, yaitu dana rehabilitasi dan rekonstruksi serta dana siap pakai. Lalu pada September 2021, keduanya terbang ke Jakarta untuk memaparkan proposal itu di kantor BNPB.

Hasilnya, Pemkab Koltim mendapatkan hibah relokasi dan rekonstruksi Rp 26,9 miliar dan hibah dana siap pakai Rp 12,1 miliar. Menindaklanjutinya, Anzarullah meminta Andi Merya mempercayakan kepadanya perihal proyek-proyek pekerjaan yang menggunakan dana hibah itu.

Proyek yang dikerjakan adalah:
- Paket belanja jasa konsultansi perencanaan pekerjaan jembatan 2 unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp 714 juta
- Paket belanja jasa konsultansi perencanaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp 175 juta

Untuk pekerjaan itu disepakati Andi Merya mendapatkan fee 30 persen. Sebagai realisasinya, Andi Merya meminta Rp 250 juta untuk 2 proyek itu.

"AZR (Anzarullah) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 25 juta lebih dahulu kepada AMN (Andi Merya Nur) dan sisanya sebesar Rp 225 juta sepakat akan diserahkan di rumah pribadi AMN di Kendari," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Rabu (22/9).


(dhn/tor)