Beda Suara di Senayan soal Ancaman Kapal Selam Nuklir Australia bagi RI

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 19 Sep 2021 10:20 WIB
Kompleks Parlemen Senayan diusulkan menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19. Hal itu pun memicu pro dan kontra di kalangan internal Parlemen.
Ilustrasi Gedung DPR (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta -

Australia, Inggris, dan Amerika Serikat mengadakan proyek kapal selam nuklir di Australia. Komisi I DPR RI merespons rencana itu dan berbicara ancaman keamanan terhadap Indonesia.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid kecewa terhadap rencana itu. Meutya mengatakan rencana kapal selam nuklir itu berpotensi meningkatkan tensi keamanan di kawasan.

"Saya kecewa atas rencana Australia dalam membangun kapal selam nuklir. Keberadaan kapal selam bertenaga nuklir tersebut sudah pasti akan meningkatkan tensi keamanan di kawasan. Komisi I meminta Australia mempertimbangkan ulang rencana pembangunan kapal selam nuklir," kata Meutya, Jumat (17/9/2021).

Australia sebagai negara tetangga ASEAN, menurut Meutya, seharusnya berkomitmen menjaga stabilitas kawasan. Komisi I DPR khawatir rencana Australia bisa meningkatkan ancaman militer di kawasan.

"Sebagai negara tetangga, Australia sebaiknya juga mendukung program regional ASEAN untuk menjaga keamanan dengan tetap memprioritaskan pendekatan nonkekerasan dan menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan perjanjian nonproliferasi," kata Meutya.

"Kami khawatir keberadaan kapal selam ini meningkatkan perlombaan senjata dan proyeksi ancaman kekuatan militer di kawasan. Di Indonesia sendiri, ancaman itu beberapa kali terjadi dengan ditemukan unmanned underwater vehicle (UUV) atau drone laut awal tahun ini di Pulau Tenggol, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dan pada 2019 di Kepulauan Riau," imbuh Meutya.

Dia menilai Indonesia pantas khawatir dengan rencana Australia, Inggris, dan AS ini. Politikus Golkar itu meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menolak kapal selam nuklir Australia tersebut.

"Kekhawatiran Indonesia cukup beralasan karena sejumlah negara juga mengutarakan penolakannya, seperti Selandia Baru, China, dan Prancis. Bahkan, jika perlu, Indonesia perlu mempertimbangkan menolak kapal selam nuklir Australia tersebut melintas di perairan Indonesia," ujar Meutya.

Golkar soal Kapal Selam: Harus Dilarang Masuk RI

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, meminta Indonesia waspada. Bobby mengatakan kapal selam bertenaga nuklir itu harus dilarang masuk wilayah Indonesia.

"Ya kita perlu mewaspadainya karena bukan soal alutsista, tapi karena ada ketidakadilan. Negara yang belum mempunyai senjata nuklir dilarang mengembangkannya, tapi negara yang sudah punya dipersilakan menyimpannya, dan ini Australia malah akan membangunnya," kata Bobby kepada wartawan, Jumat (16/9).

Dia menilai rencana Australia mengadakan armada kapal selam bertenaga nuklir tak terlepas dari konflik di Laut China Selatan (LCS). Sikap pemerintah dengan memberikan perhatian khusus terhadap rencana armada kapal selam nuklir Australia tersebut dianggap sudah tepat.

"Ini memang adalah bagian dari aliansi AS-Australia-Inggris dalam konteks konflik LCS. Walaupun Indonesia tidak berdampak langsung, bila menyangkut adanya senjata nuklir di kawasan, ini perlu perhatian khusus," ujar Ketua DPP Golkar itu.

Simak video 'Jawaban Australia Pilih Kapal Selam AS Ketimbang Prancis':

[Gambas:Video 20detik]