Round-Up

Beda Anies dan KLHK soal Vonis Lawan Hukum di Kasus Polusi Udara

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 17 Sep 2021 20:04 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Foto ilustrasi hukum (Ari Saputra/detikcom)

Sikap Anies Baswedan

Berbeda dengan KLHK, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki sikap lain. Anies memilih tidak banding dan menyatakan siap menjalankan perintah hakim atas putusan gugatan Koalisi Ibu Kota.

Pernyataan ini disampaikan Anies melalui akun Twitternya, @aniesbaswedan. Tak hanya itu, Anies turut memposting foto kondisi langit Jakarta yang terlihat biru sembari menyinggung putusan pengadilan.

"Langit biru di Jakarta hari ini. Hari ini juga, PN Jakpus mengabulkan gugatan Koalisi Ibu Kota terkait polusi udara. Pemprov DKI Jakarta memutuskan TIDAK banding," tulis Anies di Twitternya @aniesbaswedan yang dilihat, Kamis (16/9).

"Siap menjalankan putusan pengadilan demi udara Jakarta yang lebih baik," tegasnya.

Anies juga mengklaim telah menangani polusi udara di DKI Jakarta sebelum gugatan Koalisi Ibu Kota masuk ke persidangan. Salah satu upaya yang disebut Anies adalah mengeluarkan Ingub tentang pengendalian kualitas udara.

"Khusus penanggulangan pencemaran udara di Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara sebagai quick wins untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara, bahkan sebelum proses sidang dimulai," kata Anies melalui keterangan tertulis, Jumat (17/9).

Anies memaparkan, ingub tersebut juga mengatur penyelesaian peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko. Ingub ini, sebutnya, selaras dengan putusan majelis hakim yang meminta melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan depo lama.

"Penyelesaian peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko pada 2020, sesuai amar putusan Majelis Hakim poin 1A," jelasnya.

Adapun perintah hakim untuk Anies sebagai berikut:

A. Melakukan pengawasan ketaatan setiap orang terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup yaitu;
1. Melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan depo lama
2. Melaporkan evaluasi penataan ambang batas emisi gas buang dalam kendaraan bermotor lama
3. Menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak yang kegiatan usahanya mengeluarkan emisi dan memiliki izin lingkungan dan pembuangan emisi dari Gubernur DKI
4. Mengawasi ketaatan standar dan atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan
5. Mengawasi ketaatan larangan pembakaran sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara

B. Menjatuhkan sanksi pada setiap orang yang melakukan pelanggaran perundangan di bidang pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup termasuk bagi;
1. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi di baku mutu emisi sumber bergerak depo lama
2. Usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi baku emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan atau suatu kegiatannya.

C. Menyebarkan evaluasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat

D. Menetapkan baku mutu ambien daerah untuk Provinsi DKI yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

"Menghukum tergugat 5 untuk melakukan inventarisasi terhadap mutu udara potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna tanah dalam mempertimbangkan penyebaran emisi sumber pencemaran yang melibatkan populasi," kata hakim ketua Saifuddin Zuhri saat membacakan putusan.