Round-Up

Beda Anies dan KLHK soal Vonis Lawan Hukum di Kasus Polusi Udara

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 17 Sep 2021 20:04 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Foto ilustrasi hukum (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Sikap pemerintah dalam hal ini tergugat pada gugatan polusi udara Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) berbeda-beda menanggapi putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sikap yang dimaksud adalah sikap menyatakan banding atau tidak atas putusan hakim.

Seperti diketahui, dalam sidang putusan gugatan Koalisi Ibu Kota, hakim mengabulkan sebagian permohonan gugatan. Salah satunya, hakim menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

"Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum," ujar hakim ketua Saifuddin Zuhri saat membacakan putusan di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (16/9).

Adapun para tergugat dalam perkara ini adalah:
Tergugat;
1. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi),
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
3. Menteri Dalam Negeri,
4. Menteri Kesehatan,
5. serta Gubernur DKI Jakarta.

Turut Tergugat:
1. Gubernur Banten
2. Gubernur Jawa Barat.

Sikap KLHK

Dalam putusan itu, hakim pun memerintahkan tergugat melakukan sejumlah hal berkaitan dengan mengatasi pencemaran udara di DKI Jakarta. Atas putusan itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan banding atas putusan hakim.

Dalam surat putusan, hakim memerintahkan KLHK sebagai tergugat II untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI (Anies Baswedan), Gubernur Banten (Wahidin Halim), dan Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil), dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. KLHK keberatan atas perintah itu karena KLHK menilai perintah hakim itu tidak jelas.

"Kita mau banding, mencari sesuai prosedur hukumkan masih ada kesempatan untuk banding, dan itu kita manfaatkan," kata Plt Dirjen Pengendalian Pencemaran KLHK Sigit Relianto kepada wartawan, Kamis (16/9).

Sigit mengatakan jajarannya akan melakukan koordinasi dengan Biro Hukum KLHK untuk jadwal pengajuan banding. Menurut Sigit, masih ada upaya hukum lanjutan atas putusan gugatan polusi udara tersebut.

Dihubungi terpisah, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK Dasrul Chaniago mengatakan alasan KLHK mengajukan banding salah satunya memang prosedur hukum membolehkan. Dasrul pun mempertanyakan perintah supervisi dalam putusan gugatan, padahal hal itu sudah dilakukan KLHK terhadap pemda jauh sebelum adanya gugatan.

"Kedua, perintah hakim itu untuk Menteri LHK mensupervisi, cuma mensupervisi kan perintahnya. Kita perlu pertanyakan supervisi yang dimaksud putusan itu apa? Apakah kayak mandor proyek, kan sebelum digugat juga sudah melakukan pembinaan dan koordinasi, nah terus sampai sekarang," ujar Dasrul.

"Pengertian supervisi ini apakah setiap pekerjaan itu kita datang awasi? Kan enggak begitu cara pekerjaan pemerintah itu kan. Yang dimaksud pembinaan, koordinasi, itu kan jalan sejak lama, kami sudah mengajukan bukti-bukti melalui kuasa hukum kami, biro hukum, ke pengadilan surat menyurat," imbuh Dasrul.