33 Anggota DPRD Ajukan Hak Angket soal Surat Minta Sumbangan Gubernur Sumbar

Jeka Kampai - detikNews
Selasa, 14 Sep 2021 13:35 WIB
Penyerahan dokumen pengajuan penggunaan hak angket DPRD Sumbar (Jeka-detikcom)
Penyerahan dokumen pengajuan penggunaan hak angket DPRD Sumbar. (Jeka/detikcom)
Jakarta -

Polemik terkait surat permintaan sumbangan yang ditandatangani Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, belum selesai. Kini, 33 anggota DPRD Sumbar mengajukan penggunaan hak angket.

Usulan penggunaan hak angket disampaikan di sela Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Selasa (14/9/2021). Sesaat sebelum rapat pengesahan Ranperda tentang Pemberdayaan Nagari serta Ranperda Perlindungan Perempuan-Anak itu ditutup, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, HM Nurnas, melakukan interupsi.

"Mengingat polemik yang terjadi atas kasus surat gubernur yang meminta sumbangan, fraksi-fraksi di DPRD sepakat untuk menggunakan hak angket, agar persoalan ini menjadi jelas dan terang benderang," kata Nurnas.

Nurnas mengatakan ada 33 dari 65 orang anggota DPRD Sumbar yang sudah meneken pemberian dukungan pengajuan hak angket. Dia mengatakan ke-33 orang itu terdiri dari tiga fraksi dan satu partai, yakni 10 orang dari Fraksi Demokrat, 14 orang dari Fraksi Gerindra, enam orang dari Fraksi PDIP-PKB dan tiga orang dari Partai NasDem. Sedangkan PPP, yang merupakan rekan NasDem di Fraksi PPP-NasDem, disebut belum memberikan respons.

Nurnas menyerahkan dokumen terkait pengajuan hak angket itu kepada Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Penyerahan itu disaksikan para wakil Ketua DPRD dan Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy.

Usai rapat paripurna, Nurnas mengatakan pengajuan hak angket merupakan bagian dari pengawasan pemerintahan oleh DPRD. Para pengusul, katanya, berharap dukungan penuh dari DPRD Sumbar agar usulan penggunaan hak angket ini menjadi keputusan bersama.

"Kami tadi secara resmi telah mengusulkan agar diagendakan penggunaan hak angket. Tentu kita berharap dukungan penuh dari DPRD agar ini bisa jadi keputusan bersama," kata dia.

"Kita berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Kita ingin adanya keamanan dan kenyamanan atas jalannya pemerintahan," sambung Nurnas.