Penjelasan KPK soal Karut-marut Data Harta Pejabat Negara di LHKPN

Faiz Iqbal Maulid - detikNews
Rabu, 08 Sep 2021 14:24 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Pelaporan harta kekayaan para pejabat negara melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejatinya dimaksudkan agar transparansi dalam sistem pemerintahan terwujud. Namun pada praktiknya ada faktor-faktor lain yang membuat maksud awal tadi menjadi agak kabur.

Hal itu pun diakui sendiri oleh KPK sebagai lembaga yang mengurusi LHKPN. Dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI pada Selasa, 7 September 2021, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 95 persen LHKPN yang diterima KPK tidak akurat sebab ada aset-aset pejabat negara yang tidak dilaporkan atau bahkan salah dalam pengisian data.

"Berita buruknya, di samping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum," ucap Pahala saat itu.

Redaksi detikcom lantas mengambil contoh dengan mengambil data LHKPN yang terbuka bagi publik melalui situs KPK. Tampak pula harta pejabat negara tertinggi hingga terendah tetapi ada kejanggalan dalam pencantuman data harta kekayaan.

Sebagai contoh ada nama Jan Hider Osland sebagai Wakil Camat Setiabudi di DKI Jakarta yang terakhir melaporkan LHKPN pada Maret 2021 dengan total harta senilai Rp 958.604.000.000 (miliar). Nama Jan ini berada di urutan kesepuluh dalam daftar pejabat negara dengan harta terbanyak versi LHKPN bersanding dengan nama-nama seperti Anggota Wantimpres Tahir di urutan pertama dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di urutan kelima.

Namun setelah dicek detail harta Jan tampak adanya keanehan. Jan menuliskan memiliki tanah-bangunan senilai Rp 900 miliar di Depok, Jawa Barat padahal luas tanah dan bangunan miliknya adalah 356 m2/200 m2.

Di sisi lain Jan juga memiliki tanah dan bangunan lain di Depok yang luasnya tidak jauh berbeda tapi harganya selisih jauh. Untuk melihat lebih jelas keanehan data Jan. Mari lihat kepemilikan tanah dan bangunan Jan:

1. Tanah dan Bangunan seluas 286 m2/400 m2 di Kota Depok Rp 1.550.000.000
2. Tanah dan Bangunan seluas 356 m2/200 m2 di Kota Depok Rp 956.628.000.000

Nilai tanah dan bangunan di poin 2 tampak tak masuk akal. Dengan luas tanah dan bangunan tersebut, mustahil rasanya harganya mencapai Rp 956 miliar di Depok. Jika mengacu data itu, harga tanah dan bangunan milik Jan senilai Rp 2,6 miliar per meter persegi.

Tak hanya pada data 10 pejabat paling tajir. Untuk data pejabat dengan LHKPN yang minus pun tampak adanya keganjilan.

Di posisi paling buncit ada nama Nurbani Legisari sebagai Analis SDM Senior Bank Indonesia. Nurbani memiliki harta minus Rp 1,7 triliun.

Nurbani tercatat menyetorkan LHKPN pada 19 Maret 2021. Harta itu merupakan harta pada 2020.

Daftar kekayaannya ialah tanah dan bangunan senilai Rp 1.950.000.000 (miliar). Dia juga memiliki alat transportasi, yaitu mobil Honda HR-V Tahun 2019 senilai Rp 268 juta.

Kemudian dia memiliki harta bergerak lainnya Rp 221.400.000, sedangkan kas dan setara kas yang dimiliki Nurbani totalnya Rp 2.417.000.000 (miliar). Subtotal dia memiliki kekayaan Rp 4.856.400.000 (miliar).

Namun di sini tercatat Nurbani memiliki utang senilai Rp 1.764.681.967.370 (triliun), jika total kekayaan dan utang dijumlah itu jadinya total harta kekayaan Nurbani minus, yaitu Rp -1.759.825.567.370 (triliun), karena besar utang dibanding kekayaannya.

Keanehan terlihat saat dibandingkan dengan LHKPN Nurbani sebelumnya. Tercatat harta Nurbani tidak pernah minus seperti LHKPN 2020 ini.

Untuk 2019 Nurbani memiliki total kekayaan Rp 2.971.342.000 (miliar) dan utang yang dimiliki Nurbani Rp 1.986.190.164 (miliar), sehingga total harta kekayaannya saat itu Rp 985.151.836. Lalu untuk 2018, Nurbani mencatatkan harta Rp 5.135.196.000 (miliar) dengan utang Rp 2.160.000.000 (miliar) sehingga total harta kekayaannya saat itu Rp 2.975.196.000 (miliar).

Data pembanding di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bila Nurbani tidak pernah memiliki utang hingga angka triliunan. Selain Nurbani ada contoh kejanggalan lain.

Adalah Ira Rahmiasi selaku Kepala Bidang Pelayanan (Kabidyan) BPJS Ketenagakerjaan yang mencatatkan harta senilai Rp 886.764.705 (Rp 886 juta) tetapi memiliki utang Rp 1.350.570.000.000 (Rp 1,35 triliun). Dengan demikian, total harta kekayaan Ira, yakni Rp -1.349.683.235.295 (Rp -1,34 triliun).

Perihal ini diklarifikasi BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bila ada kesalahan saat mengisi formulir. Ira pun disebut segera memperbaiki kesalahan penginputan data itu.

"Data yang disampaikan dalam LHKPN tersebut tidak benar, karena yang bersangkutan keliru mengisi formulir, sehingga data utangnya kelebihan signifikan," kata Deputi Direktur Humas & Antar Lembaga BPJAMSOSTEK, Irvansyah Utoh Banja, kepada wartawan, Rabu (8/9/2021).

"Yang bersangkutan akan segera memperbaiki data LHKPN-nya sehingga menjadi valid," imbuh Irvansyah.

Penjelasan KPK

Melihat kejadian itu detikcom lantas menghubungi Pahala Nainggolan kembali. Pahala menjelaskan bila memang kesalahan penginputan data pada LHKPN masih menjadi masalah.

"Ini soalnya penyakit salah ketik banyak banget," ucap Pahala kepada detikcom, Rabu (8/9/2021).

Proses pengisian LHKPN disebut Pahala memang awalnya dilakukan oleh para pejabat negara itu sendiri. Usai pengisian data disebut Pahala biasanya LHKPN akan langsung terpublikasi.

"Ini kan bagian dari sistem elektronik, pokoknya lapor, tayang, baru diverifikasi sambil jalan. Kalau ada koreksi dikoreksi tayangan direvisi," kata Pahala.

Setelahnya baru KPK melakukan pengecekan dalam proses verifikasi. Apabila KPK menemukan data yang janggal maka akan dilakukan perbaikan atau pengecekan ulang.

"Kan mereka memasukkan LHKPN secara elektronik. Sistem cek kelengkapan dokumen, lalu diverifikasi barulah dilihat kewajarannya. Ini pakai e-audit, nanti keluar tuh yang aneh-aneh, yang nggak cocok dengan profilnya. Baru dikontak yang bersangkutan. Benar nggak nilai ini. Kalau benar ya kita cari data pembanding ke BPN. Kalau salah ya kita minta dikoreksi dan dikirim ulang," sebut Pahala.

Lihat juga video 'KPK Ungkap Harta Pejabat Rata-rata Tambah Rp 1 M Selama Pandemi':

[Gambas:Video 20detik]



(dhn/fjp)