.webp)
Dugaan salah menginput data muncul setelah KPK mengungkapkan angka rata-rata harta kekayaan para penyelenggara negara. KPK menduga pejabat yang melaporkan kekayaanya salah menginput data sehingga muncul keanehan pada data LHKPN pejabat.
KPK memang mengumumkan adanya pejabat negara yang memiliki harta tertinggi Rp 8 triliun lebih, tapi di sisi lain ada pula yang hartanya minus Rp 1,7 triliun.
"Ini statistik saja kita hitung rata-rata kekayaan dari wajib lapor di kementerian, di pemerintahan provinsi, di kabupaten, di DPR, MPR, DPD, dan selanjutnya," ucap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pahala menyebutkan statistik itu sebagai gambaran saja. Namun tertulis bila di antara para penyelenggara negara rata-rata yang memiliki harta kekayaan tertinggi yaitu Anggota DPR senilai Rp 23 miliar.
"Tidak ada niat yang bilang bahwa kalau DPR rata-rata Rp 23 miliar itu orang DPR lebih kaya dibanding DPRD kabupaten/kota itu nggak, tapi kira-kira masyarakat bisa menduga rata-rata kekayaannya Rp 23 miliar anggota DPR diikuti oleh anggota DPRD kabupaten/kota sekitar Rp 14 miliar, lantas BUMN, DPD dan selanjutnya," ucap Pahala.
Menurut Pahala, kekayaan yang tinggi itu biasanya menunjukkan para pejabat negara itu sebelumnya merupakan pengusaha. Namun ada pula pejabat negara yang disebut Pahala hartanya minus.
"Tapi pada saat yang sama ada juga nilai harta terendah yang menarik yang di antara kementerian/lembaga masih ada yang melaporkan bahwa hartanya minus Rp 1,7 triliun. Jadi kita pikir Rp 1,7 triliun minus, pada saat yang sama tertingginya bisa sampai Rp 8 triliun," kata Pahala.
"Oleh karena itu, ada kemungkinan di lapangan berbeda tapi kira-kira ini potret rata-rata harta dari semua bidang, harta yang terendah yang semuanya menunjukkan minus kecuali DPD dan DPR itu ada yang menunjukkan Rp 47 juta saja. Jadi jangan dipikir semua ini orang yang hartanya besar nggak juga karena dilaporkan ada juga yang angkanya dinas alias utangnya lebih banyak dibandingkan hartanya," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan video 'Harta Kekayaan Milik MPR hingga DPR, Tertinggi Capai Rp 8 T':
Karena adanya keanehan data seperti minus Rp 1,7 triliun itu, Pahala menduga sebagian pejabat salah menginput data. Pahala menduga sebagian pejabat salah mengetik angka.
"Rp 1,7 triliun minus, itu salah ketik kayaknya. Karena orang biasa aja, aset normal, salah ketik jumlah utangnya," kata Pahala saat dikonfirmasi.
Pahala mengatakan hingga saat ini KPK belum mengonfirmasi kembali pejabat tersebut. Alasan dia menduga pejabat itu salah ketik dilihat dari perbedaan jauh antara jumlah kekayaan dengan utang yang dimilikinya.
"Belum (dikonfirmasi). Tapi masa iya harta Rp 4,8 miliar, tapi utang Rp 1,7 triliun. Yakin deh salah ketik, mungkin utangnya Rp 1,7 miliar," kata Pahala.
