Mendagri Tak Hadir Rapat, PKS-PD Kompak Minta Pemilu 2024 Segera Ditetapkan

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Selasa, 07 Sep 2021 15:34 WIB
Rapat Komisi II DPR dan KPU, Senin (6/9/2021).
Rapat Komisi II DPR dan KPU, Senin (6/9/2021) (Rolando/detikcom)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak menghadiri rapat pembahasan rancangan tahapan Pemilu 2024 di DPR RI. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD) kompak meminta pembahasan Pemilu 2024 segera ditetapkan.

Mendagri Tito seharusnya menghadiri rapat di Komisi II DPR RI, Senin (6/9) kemarin, bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, membahas rancangan tahapan Pemilu 2024. Namun, Tito disebut tak hadir karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Papua.

"Katanya masih di Papua. Urusan Otsus. Kita husnuzan. Sangka baik," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (7/9/2021).

Mardani meminta pembahasan Pemilu 2024 menjadi perhatian kementerian yang dipimpin Tito. Mardani mendorong agar tahapan Pemilu 2024 dapat ditetapkan pada bulan ini.

"Tapi jika September 2021 tidak selesai penetapan tanggal Pemilu 2024 bisa mengganggu proses persiapan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Kemendagri mesti memprioritaskan pembahasan Pemilu 2024 ini," ujarnya.

Terkait isu bahwa ada usaha penundaan Pemilu 2024, kata Mardani, PKS tetap bersangka tapi waspada.

"Jika ada isu liar, Komisi II tetap akan mengejar penetapan selesai di September 2021," ucap Mardani.

"Sangka baik tapi waspada," imbuhnya.

Sementara itu, dalam rapat yang tak dihadiri Mendagri Tito, anggota Komisi II Fraksi Demokrat Mohammad Muraz meminta pembahasan Pemilu 2024 segera ditetapkan. Muraz juga mengingatkan kekompakan Kemendagri dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP.

"Yang kedua, saya setuju ini harus cepat dituntaskan. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang memayunginya, dari KPU-nya, Bawaslu-nya, DKPP-nya, segera dimasukkan ke Komisi II. Kemudian sinergitas penyelenggara pemilu dan Mendagri ini harus lebih ditingkatkan jangan sampai ada aturan-aturan yang berbeda dilaksanakan di daerah, menurut KPU boleh, menurut Bawaslu nggak boleh, nah ini sering terjadi," kata Muraz.

Lihat juga video 'Saat Sri Mulyani Pamer Ekonomi RI Lebih Baik Dibanding Negara G20':

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/zap)