Isu Pemilu Diundur ke 2027, Peneliti Unair: Bagian dari Skenario Oligarki

Amir Baihaqi - detikNews
Senin, 06 Sep 2021 19:19 WIB
Presiden Jokowi  sampaikan perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli
Foto: Presiden Jokowi (YouTube Sekretariat Presiden)
Surabaya -

Isu pemilu 2024 akan diundur ke 2027 tegas dibantah DPR RI dan KPU. Meski begitu, isu tersebut semakin bergulir seiring dengan munculnya wacana amandemen UUD 1945 yang diduga akan merembet pada perpanjangan masa jabatan presiden.

Peneliti Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Unair, Herlambang P. Wiratraman membenarkan isu penundaan pemilu merupakan bagian dari skenario kekuasaan oligarki untuk memperpanjang kekuasaan. Adapun prasyaratnya adalah amandemen.

Untuk penundaan maupun memperpanjang pemilu, jelas Herlambang, strategi yang dipakai adalah membentuk PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) seperti saat era Orde Baru yang sebenarnya sudah dihapus dalam konstitusi.

"Saya kira penundaan pemilu itu juga bagian dari skenario kekuasaan oligarki," tegas Herlambang saat berbincang dengan detikcom, Senin (6/9/2021).

"Jadi kalau wacana ini muncul, wacana penundaan pemilu, perpanjangan periode masa jabatan. Prasyaratnya adalah amandemen konstitusi. Karena kalau tidak amandemen konstitusi itu artinya tidak legitimate kepemimpinannya," jelasnya.

"Upaya yang dilakukan menunda pemilu maupun memperpanjang masa jabatan presiden maka strateginya kan dikemas dalam bentuk membuat PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) yang sebenarnya PPHN atau GBHN namanya kalau dulu itu sudah dihapus, dihilangkan oleh konstitusi kita," tambah Herlambang.

Herlambang menyebut, alasan penundaan pemilu karena pandemi COVID-19 dinilai bukan problem dasar. Sebab, menurutnya masih ada jalan keluar untuk menyelenggarakan pemilu. Ia kemudian menyinggung pengalaman pemilu elektronik yang pernah ada.

"Kalau urusannya pemilu tidak bisa diselenggarakan karena pandemi, kan ada jalan keluar. Buktinya Jembrana pengalamannya, Korsel sudah ada. Artinya vote itu sudah bisa dilakukan. Apalagi juga bisa diberi mekanisme yang memastikan protokol kesehatan di dalam pemilu," tuturnya.