Mendagri Absen Rapat, Komisi II DPR Tunda Pengambilan Keputusan Pemilu 2024

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Senin, 06 Sep 2021 14:16 WIB
Rapat Komisi II DPR dan KPU, Senin (6/9/2021).
Foto: Rapat Komisi II DPR dan KPU, Senin (6/9/2021). (Rolando/detikcom)
Jakarta -

Komisi II DPR RI melakukan rapat bersama Kemendagri, KPU dan Bawaslu berkaitan dengan pengambilan keputusan soal penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Namun pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan lantaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak hadir dalam rapat.

Rapat bersama itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli, Senin (6/9/2021). Rapat dihadiri langsung oleh Ketua KPU Ilham Saputra, Ketua Bawaslu Abhan, dan perwakilan Kemendagri.

Doli menjelaskan agenda rapat pada hari ini sedianya membahas berkaitan dengan kesiapan menghadapi pemilu serentak 2024. Dia menyebut pengambilan keputusan saat rapat terpaksa ditunda lantaran tidak dihadiri oleh Mendagri Tito.

"Agenda kita ini sebetulnya tunggal hanya untuk membahas atau mendengarkan penyampaian tentang kesiapan kita di dalam menyambut pemilu serentak tahun 2024, pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, bupati wakil bupati, wali kota wakil walikota serentak 2024," kata Doli.

"Jadi kita akan sepakati, bahwa hari ini karena Menteri Dalam Negeri tidak bisa hadir secara langsung maka kita akan bahas atau kita ambil keputusan nanti di tanggal 16 September. Nanti akan kita akan gelar rapat lagi," lanjutnya.

Doli lantas menjelaskan alasan Mendagri Tito Karnavian tidak dapat menghadiri rapat. Dia menyebut Tito tengah melaksanakan tugas dan arahan Presiden Jokowi di Papua.

"Memang ada tugas yang diperintahkan Pak Presiden untuk melakukan pengecekan persiapan PON 20 di Papua, dan juga sekaligus monitoring penanganan pandemi COVID-19, juga dalam hal menampung aspirasi dalam penyusunan peraturan pemerintah pasca sebagai tindak lanjut UU Otsus Papua, maka Pak Mendagri saat ini tengah berada di tanah Papua dalam rangka menjalankan tugas dan arahan dari Presiden, itu ada surat resminya Pak Menteri sudah sampaikan kepada kami," jelasnya.

Bagaimanapun, rapat bersama itu tetap berlangsung. Pembahasan juga tetap seputar Pemilu serentak 2024.

(maa/tor)