Ditegur Mendagri, Bupati PPU Jelaskan Pembayaran Insentif Nakes Terlambat

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Sabtu, 04 Sep 2021 18:56 WIB
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud (Usman Hadi/detikcom)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 10 kepala daerah yang belum membayarkan insentif kepada tenaga kesehatan (nakes), salah satunya Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud. Dia pun memberi penjelasan terkait hal ini.

Gafur membeberkan kronologi keterlambatan pembayaran insentif nakes di Kabupaten PPU saat dihubungi, Sabtu (4/9/2021). Dia menyampaikan penjelasan seperti yang dilaporkan Badan Keuangan PPU.

Berikut kronologi keterlambatan pembayaran insentif nakes di Kabupaten Penajam Paser Utara seperti disampaikan Gafur atas laporan dari Badan Keuangan PPU:

1. Sehubungan dengan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah daerah diminta menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan COVID-19 dengan cara pemerintah daerah melakukan realokasi dan refocusing DAU dan/atau DBH yang salah satunya digunakan untuk insentif tenaga kesehatan.

2. Dalam hal ini pemerintah daerah diminta melakukan refocusing anggaran yang bersumber dari DAU dan/atau DBH, maka Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada 8 Februari 2021.

3. Pengalokasian anggaran untuk insentif nakes pada 2020 berbeda dengan tahun 2021, di mana untuk tahun 2020 alokasi anggaran untuk insentif nakes bersumber dari pusat melalui BOK tambahan. Sedangkan di tahun 2021 ini pemerintah pusat tidak menyediakan lagi anggaran untuk insentif nakes dan membebankan kepada pemerintah daerah. Dikarenakan dalam APBD 2021 murni tidak teralokasi anggaran untuk insentif nakes, maka dengan dasar surat tersebut sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten PPU melakukan refocusing anggaran dalam rangka penyediaan alokasi anggaran untuk insentif nakes dengan cara melakukan rasionalisasi anggaran pada SKPD untuk selanjutnya akan diadakan perubahan Penjabaran APBD 2021.

4. Proses penyesuaian/rasionalisasi ini memakan waktu yang cukup lama sehingga proses perubahan Penjabaran APBD tersebut baru bisa selesai dan diterbitkan peraturan bupatinya pada 30 Juli 2021.

5. Setelah terbitnya Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD 2021 tersebut barulah bisa dilakukan proses pembayaran insentif nakes.

6. Pada 23 Agustus 2021, Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah telah melakukan pembayaran terhadap tunggakan insentif nakes tahun 2020 sebesar Rp 4.700.000.000.

7. Kemudian pada 1 September 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan pembayaran insentif nakes untuk bulan Januari-Juni 2021 sebesar Rp 4.600.000.000.

Gafur menambahkan, pihaknya juga akan segera berupaya membayarkan insentif nakes bulan Juli dan Agustus 2021 ini. Saat ini pihaknya masih melakukan penghitungan di RSUD dan dinkes terkait berapa besaran insentif yang akan dibayarkan.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan video 'Pencairan Dana Insentif Nakes Pusat Tembus Rp 7,42 Triliun':

[Gambas:Video 20detik]