.webp)
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah bercerita soal ngerinya gerakan kampanye lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) karena bertujuan melegalkan pernikahan sejenis. Kampanye itu bagian dari perang nirmiliter paham liberalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"LGBT, yang kalau dalam perspektif Pancasila, kita tentu harus menghormati kalau ada teman-teman kita yang badannya laki-laki tapi jiwanya perempuan. Tapi yang perlu kita kritisi adalah ketika mereka mengorganisir diri menjadi suatu kelompok, bahkan mencari pengikut untuk seperti mereka dan menuntut perkawinan sejenis. Maka kita harus filter dengan Pancasila, sila Ketuhanan yang Maha Esa," kata Basarah.
Hal itu disampaikan dia dalam kuliah umum online dengan tema 'Implementasi Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara di Generasi Muda: Kiprah Generasi Muda Menghidupi Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara'. Kuliah umum ini diadakan Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan disiarkan lewat chanel YouTube Unnes, Rabu (1/9/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah berdiskusi dengan semua tokoh agama. Tidak ada satupun agama yang menganjurkan pernikahan sejenis," cetus Basarah menjawab pertanyaan mahasiswa FH Unnes, Yasmin Putri.
Gerakan ini, katanya, menjadi gerakan perang nirmiliter, yang tidak berperang via senjata, melainkan lewat propaganda ideologi.
Dia memaparkan, saat ini ada 23 negara yang mengakui perkawinan sejenis atau LGBT, yaitu Belanda, Belgia, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Islandia, Argentina, Denmark, Brasil, Inggris, Prancis, Selandia Baru, Uruguay, Skotlandia, Luksemburg, Finlandia, Slovenia, Irlandia, Meksiko, dan Amerika Serikat.
"23 negara sudah melegalkan ekspresi mereka menikah sesama jenis, dilegalkan di perundangan mereka. Mereka mengekspor ke Asia, contoh Taiwan, negara pertama yang melegalkan pernikahan. Thailand parlemennya sedang membahas. Singapura juga," tutur Basarah.
Baca berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Kampanye dan gerakan politik LGBT itu akhirnya menjadi gerakan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Mereka menyusup lewat social media dengan berdalih kebebasan berpendapat dan berekspresi.
"Di Indonesia? Kalau kita tidak membentengi diri, bisa saja propaganda menuju perkawinan sejenis bisa terjadi. Melalui aplikasi-aplikasi lewat medos dan sebagainya. Mereka mencari jodoh sesama jenis dengan socmed. FB mendukung LGBT. UNDP kucurkan Rp 108 miliar untuk kampanye LGBT," ucap politikus PDIP itu.
Basarah melanjutkan, medsos juga ditumpangi alat propaganda ideologi terorisme. Banyak generasi baru yang termakan propaganda tersebut dan menjadi teroris.
Basarah mencontohkan mahasiswi Zakiah Aini yang ditembak lantaran menyerang Mabes Polri pada Maret 2021 dengan alasan membela Islam.
"Televisi masih ada kontrol. Ada KPI, ada Dewan Pers, ada Komisi I DPR. Tapi yang namanya media sosial itu sampai saat ini kontrol kita terhadap media sosial masih belum bisa kita lakukan secara efektif," pungkas Basarah.
