PM Belanda Serang Hungaria Gegara Aturan soal LGBT

Arief Ikhsanudin - detikNews
Jumat, 25 Jun 2021 00:40 WIB
Perdana  Menteri Belanda Mark Rutte
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte (Assoociated Press)
Brussels -

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, menyerang Hungaria karena memiliki hukum yang disebutnya diskriminatif terhadap LGBT. Menurut Rutte, Hungaria tidak memiliki tempat di Uni Eropa yang telah mendeklarasikan zona kebebasan LGBTIQ.

"Bagi saya, Hungaria tidak memiliki tempat di UE lagi," kata Rutte kepada wartawan sesaat sebelum menghadiri KTT Uni Eropa, Brussels seperti dilansir AFP (26/6/2021).

"Tapi, saya bukan satu-satunya yang memutuskan ini. Ada 26 negara lain (negara Uni Eropa). Ini harus dilakukan selangkah demi selangkah," sambungnya.

Seperti diketahui, Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi pada Kamis (24/6) yang mengatakan Uni Eropa sebagai Zona Kebebasan LGBT.


Meski Rutte mengeluarkan komentar pedas tentang mengecualikan Hungaria dari UE, tidak ada ketentuan dalam perjanjian Uni Eropa untuk mengeluarkan negara anggota.

Hanya ada kemungkinan prosedur pelanggaran di mana Pengadilan Eropa dapat menjatuhkan hukuman, atau pasal perjanjian UE yang secara teoritis dapat menyebabkan hilangnya hak di blok tersebut.

Namun, membutuhkan kebulatan suara dari negara-negara anggota UE lainnya. Selain Hungaria, Polandia pun memiliki kebijakan yang bertentangan dengan resolusi UE tersebut.

"Tujuan jangka panjangnya adalah untuk membuat Hungaria bertekuk lutut pada titik ini (pada undang-undang baru)," kata Rutte.

"Mereka harus menyadari bahwa mereka adalah bagian dari Uni Eropa dan komunitas nilai-nilai ini, yang berarti bahwa di Hungaria... tidak seorang pun dapat didiskriminasi dan (setiap orang) dapat merasa bebas atas dasar seksualitas, warna kulit, jenis kelamin apa pun," ucapnya.


Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, mengatakan saat menghadiri pertemuan puncak bahwa rekan-rekan Uni Eropa-nya salah memahami undang-undang tersebut.

"Ini bukan melawan homoseksualitas. Ini tentang hak anak-anak dan orang tua," katanya.

'Hak LGBTIQ adalah hak asasi manusia', demikian bunyi resolusi itu. Resolusi itu disahkan dengan dukungan dari 492 anggota parlemen, sementara 141 suara menentang, dan 46 abstain.

Tindakan lintas partai menargetkan "meningkatnya ujaran kebencian oleh otoritas publik dan pejabat terpilih," menurut resolusi tersebut.

Hungaria memiliki aturan yang disebut anti-LGBT. Simak di halaman selanjutnya.