Bertemu Ma'ruf Amin, Mendagri Lapor Pemekaran Papua hingga PON XX

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Senin, 30 Agu 2021 17:24 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin memimpin rapat percepatan pengentasan kemiskinan secara virtual
Wapres Ma'ruf Amin (Dok. Setwapres)
Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pada pertemuan itu Tito melaporkan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat hingga persiapan PON XX.

"Siang tadi Bapak Wakil Presiden menerima Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian bersama Dirjen Otonomi Daerah. Yang dilaporkan oleh Bapak Tito sebagai Mendagri itu adalah progres mengenai Papua," kata Juru Bicara Wapres Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi dalam rekaman video yang diterima detikcom, Senin (30/8/2021).

Masduki mengatakan UU Otsus Papua yang baru diundangkan pada 19 Juli 2021 membutuhkan peraturan pemerintah. Karena itu, Tito melaporkan progres mengenai PP itu kepada Ma'ruf Amin.

"Peraturan Pemerintah itu ada deadline, batas waktu tiga bulan sejak diundangkan. Nah tiga bulan itu ternyata 19 Oktober, sehingga harus segera diselesaikan. Karena memang permintaan Wakil Presiden ketika rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian sebulan yang lalu waktu itu bagaimana agar masalah Papua ini peraturannya, UU-nya dan semuanya harus kita siapkan," jelas Masduki.

Ada dua PP yang dibutuhkan, kata Masduki, untuk menindaklanjuti UU Otsus Papua itu. Pertama mengenai kelembagaan dan kedua mengenai keuangan, yang hingga saat ini PP tersebut masih dalam pembahasan lebih lanjut.

"Nah ini semuanya sedang dibahas melibatkan 33 Kementerian/Lembaga. Dan ini semuanya sudah tadi diserahkan oleh Mendagri ke Wapres dalam draf yang kasar, termasuk di dalamnya dibahas mengenai masalah rencana pemekaran yang memang menjadi aspirasi dari masyarakat Papua. Tapi karena semua masih dalam draf kasar memang belum bisa dirinci seperti apa," kata Masduki.

"Di dalam laporan itu juga, di dalam PP juga dibahas hal berhubungan dengan badan khusus, di mana di dalam badan khusus ini disepakati di dalam UU itu mengenai badan khusus yang bertanggung jawab itu adalah Wakil Presiden," lanjutnya.