Pemerintah Diminta Tuntaskan Masalah Pekerja Bongkar Muat di Manokwari

Khoirul Anam - detikNews
Jumat, 20 Agu 2021 17:59 WIB
DPD RI
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Anggota DPD RI Filep Wamafma mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat dan para perwakilan rakyat di daerah untuk menyelesaikan persoalan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Manokwari. Filep menekankan diperlukan langkah-langkah nyata yang diambil segera dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

"Apa yang dialami oleh TKBM di Manokwari adalah masalah yang sangat serius. Saya berharap ada solusi dan langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah di daerah, baik DPR provinsi, MRPB, dan juga DPR kabupaten/kota. Demikian juga dari eksekutif, Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Pemerintah Kabupaten Manokwari," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/8/2021).

Senator Papua Barat ini berpendapat bahwa pemerintah harus membuka mata terkait masalah ketenagakerjaan di Papua Barat. Menurutnya, persoalan tenaga kerja di bumi Kasuari ini adalah salah satu dari sekian masalah yang saat ini dialami di tanah Papua.

Oleh karena itu, ia menyampaikan bahwa persoalan ketenagakerjaan juga harus terakomodasi dengan baik dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otonomi Khusus (Otsus). Ia menekankan hal itu harus tercantum dalam RPP Otsus secara jelas dan tegas agar tenaga kerja OAP tidak termarginalkan dari lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia.

"Saya berharap bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) baik konsep dari pemerintah maupun DPR dapat melihat secara jeli tentang masalah ketenagakerjaan. Sehingga ke depan berlakunya Undang-Undang Otsus Papua tetap menempatkan orang asli Papua (OAP) sebagai tuan rumah utama di tanahnya sendiri dalam segala hal termasuk dalam bidang ketenagakerjaan," tegasnya.

Filep menambahkan, sebagai senator, ia akan berupaya menyuarakan persoalan ketenagakerjaan di Tanah Papua kepada pemerintah pusat serta kementerian terkait. Ia berharap ke depan tidak ada lagi masyarakat asli Papua yang kesulitan mencari pekerjaan dan mendapat penghidupan serta kesejahteraan sebagaimana amanat UUD 1945.

"Sebagai senator, kita akan memperjuangkan itu di Senayan, untuk menyampaikan kasus-kasus seperti ini. Sehingga Menteri Tenaga Kerja dapat memahami dan melihat bagaimana implementasi Otonomi Khusus di bidang ketenagakerjaan ini menjadi faktor yang sangat krusial yang akan kita dorong untuk diselesaikan dengan baik," kata dia.

"Sehingga tidak ada lagi tenaga kerja orang asli Papua yang menangis karena sulit mendapat pekerjaan di atas negerinya sendiri. Apapun kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan daerah, orang asli Papua harus menjadi prioritas di tanahnya sendiri," ujarnya.

Lihat juga video 'Langkah-langkah Pemerintah Kejar Benny Wenda':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)