Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan bahwa MPR memiliki peran sentral dalam proses berbangsa dan bernegara. Bamsoet mengatakan, banyak catatan sejarah perjalanan bangsa dari MPR selama 76 tahun.
"Sebagai Ketua MPR, saya mengucapkan selamat HUT Ke-76 MPR," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (29/8/2021).
Bamsoet juga mengakui, amandemen UUD Tahun 1945 yang dilakukan di awal Era Reformasi membuat MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi.
"Seperti mengamandemen UUD, melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam Konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945," tuturnya.
Diketahui, MPR genap berusia 76 tahun pada hari ini. Adapun, menurut Bamsoet, MPR memiliki banyak pekerjaan yang perlu dilakukan.
"MPR saat ini giat melaksanakan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.
Ia menguraikan, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Sosialisasi yang popular disebut Empat Pilar MPR itu, kata dia, ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud hingga Rote.
"Dari sosialisasi inilah yang membuat MPR dekat dan di tengah rakyat," paparnya.
Bamsoet mengungkapkan, sosialisasi disampaikan dengan berbagai metode dan cara agar materi tersebut tepat sasaran.
"Kita menggunakan berbagai metode sosialisasi, dengan cara lewat pagelaran wayang kulit pun kita laksanakan," paparnya.
Menurutnya, metode sosialisasi seperti itu membuat MPR menjalankan fungsi kebangsaan tanpa memandang suku, agama, ras, antargolongan, dan politik.
"MPR mengemban visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Dari sinilah segala langkah yang dilakukan oleh MPR untuk bangsa dan negara tanpa memandang latar belakang seseorang," tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa sikap kebangsaan MPR tercermin dalam komposisi pimpinan MPR. Pimpinan MPR yang ada, kata dia, berasal dari semua partai politik yang lolos parliamentary threshold, ditambah dengan Kelompok DPD.
"Setiap mengambil keputusan kita menggunakan musyawarah mufakat. Bagi MPR kepentingan bangsa diutamakan daripada kepentingan politik dan golongan," tambahnya.
Meski demikian, lanjut Bamsoet, pengambilan kebijakan melalui musyawarah tetap terjadi dinamika. Menurutnya, hal ini menunjukan ada ruang-ruang terbuka untuk menyampaikan pandangan dan gagasan.
Ia mencontohkan, dinamika yang terjadi saat ini, yakni adanya keinginan untuk menghidupkan kembali rancangan pembangunan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Model pembangunan yang sekarang disebut pokok-pokok haluan negara (PPHN) itu sedang dibahas di MPR.
Untuk membahas PPHN, ungkap Bamsoet, MPR menjaring berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat.
"Pimpinan rutin mendatangi perguruan tinggi di berbagai kota untuk meminta masukan dari kalangan akademisi terkait landasan pembangunan bangsa Indonesia untuk 25 hingga 50 tahun ke depan," ungkapnya.
Dalam PPHN, ia mengakui dinamika yang ada di MPR sangat dinamis, apalagi ada keinginan amandemen untuk memasukkan PPHN dalam UUD. Hal ini, kata Bamsoet, menunjukan bahwa bangsa Indonesia memiliki beragam pikiran dan pendapat.
"Setiap pendapat bagi MPR harus kita hargai sebab negara ini berdasarkan demokrasi," tambahnya.
Ia juga mengakui bahwa MPR di masa kepemimpinannya terdampak pandemi COVID-19. Meski demikian, ungkap Bamsoet, derap, dinamika, dan kerja di MPR terus berjalan.
"Selama pandemi COVID-19 kita tetap melaksanakan tugas-tugas MPR. Tugas yang ada dilakukan secara daring dan luring. Kita setiap hari mengadakan Sosialisasi Empat Pilar dengan daring dengan berbagai komponen bangsa. Bila kita mengadakan pertemuan secara tatap muka, kita menerapkan sistem protokol kesehatan yang ketat," kata dia.
(ega/ega)