.webp)
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Nasir Jamil menyoroti wibawa pemerintah pusat setelah Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menantang Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim soal pembelajaran tatap muka (PTM). Nasir menilai ribut-ribut soal PTM itu seharusnya tak terjadi.
"Ini menunjukkan persoalan kewibawaan pemerintah di mata daerah. Jadi orang daerah merasa pusat itu bukan bagian dari daerah, orang pusat juga merasa daerah merasa bukan bagian dari pusat," kata Nasir kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).
"Seharusnya itu kan pusat, pusatnya daerah, daerah itu adalah daerahnya pusat. Tapi ini menunjukkan tidak seperti itu, seolah-olah pusat itu pusat, daerah itu daerah," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Nasir, pelaksanaan sekolah tatap muka itu seharusnya mengikuti sistem zonasi Corona yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga, kata dia, tak perlu pejabat ribut di publik.
"Jadi kalau memang di Lampung itu kemudian zona, sudah ada zona tertentu, tentu ada konsekuensinya biasanya. Jadi nggak perlu sampai di publik, di media bersitegang, antara pemerintah pusar dan kepala daerah," kata dia.
Selain itu, Nasir menekankan Satgas COVID-19 di daerah juga memiliki peran penting dalam pengaturan sekolah tatap muka. Satgas daerah, Gubernur Lampung, dan Kemendikbud, kata Nasir, seharusnya telah melakukan komunikasi mengenai sekolah tatap muka tersebut.
"Ini juga menunjukkan masih silang pendapat. Kadang-kadang kita juga bingung, koordinasinya di mana ini, padahal kita punya Satgas COVID, seperti apa, seharusnya tak perlu terjadi seperti ini, karena sudah diatur," jelasnya.
Politikus PKS itu mengatakan ketegangan mengenai sekolah tatap muka itu harusnya bisa diantisipasi. Dia kemudian menyinggung polemik antara Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan Bupati Alor NTT Amon Djobo soal bantuan bencana.
"Kita kan punya Satgas di situ. Jadi saya pikir memang ini yang harus diantisipasi ini, jangan ada ketegangan di depan publik. Cukuplah dulu di NTT antara Bupati dan Mensos, ini Gubernur dengan Mendikbud ini," katanya.
Simak Video: Ditantang Gubernur Lampung, Nadiem Diminta Komisi X Terjun ke Lapangan
Untuk diketahui, Gubernur Lampung Arinal merespons keras pengaduan Mendikbud Nadiem Makarim ke DPR soal tak dijalankannya sekolah tatap muka di sejumlah wilayah di Lampung. Arinal bahkan menantang Nadiem secara terbuka.
"Persoalannya, baru dua hari yang lalu kita 14 kabupaten selesai zona merah. Nenek moyang dia dari mana bahwa kabupaten itu tidak boleh sekolah. Sampaikan salam saya kepada Nadiem, kalau kamu berani, saya tantang dia!" kata Arinal dalam potongan video yang beredar.
Tantangan itu disampaikan Arinal dalam wawancara dengan sejumlah wartawan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Belleza, Bandar Lampung, Selasa, (24/8) lalu. Saat itu Arinal dimintai tanggapan soal pernyataan Nadiem meminta tolong ke DPR untuk mendorong penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah daerah.
