Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menantang Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim soal pembelajaran tatap muka (PTM). Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan bahwa setiap aturan yang dibuat oleh Menteri harus dikomunikasikan dengan daerah.
"Jadi menurut saya Menteri juga perlu mengkomunikasikan sebelum membuat sebuah kebijakan di daerah terkait dengan pembelajaran tatap muka dan sebagainya," kata Saan kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).
Ketua DPP NasDem itu mengatakan bahwa Nadiem dan jajaran Kementeriannya harus berkomunikasi dengan Gubernur Lampung mengenai izin pembelajaran tatap muka itu. Dia menyebut komunikasi Kementerian dengan kepala daerah adalah hal penting.
"Kalau soal kayak gitu kan sebaiknya dari Kementerian juga ketika mau mengizinkan atau tidak mengizinkan pembelajaran tatap muka ya di sebuah daerah sebaiknya memang bicara dengan Gubernur, bicara dengan Bupati/Wali Kota itu menjadi penting lah," jelasnya.
"Kenapa misalnya tidak diizinkan pembelajaran tatap muka, kenapa diizinkan pembelajaran tatap muka di daerah. Jadi supaya komunikasinya baik, tidak ada hal yang terjadi seperti sekarang," sambungnya.
Saan mengatakan membangun komunikasi antara pusat dan daerah sangat diperlukan. Sebab, ketika pusat membuat aturan, hal itu harus dikomunikasikan dengan daerah yang memahami kondisi di lapangan.
"Membangun komunikasi, jadi kenapa tidak diizinkan, jadi jangan sampai ketika Kemendikbud mengeluarkan kebijakan dan sebuah daerah ini tidak diizinkan malah kepala daerah tidak melaksanakan, padahal mereka yang ada di lapangan, mereka yang paham daerahnya seperti apa," jelasnya.
Simak video 'Ditantang Gubernur Lampung, Nadiem Diminta Komisi X Terjun ke Lapangan':
Simak pernyataan Gubernur Lampung yang menantang Nadiem pada halaman berikut.
