Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menantang Mendikbud Nadiem Makarim karena mengadu ke DPR soal tak dijalankannya sekolah tatap muka di sejumlah wilayah di Lampung. Lalu bagaimana aturan terkait sekolah tatap muka ini?
Dalam Instruksi Mendagri Nomor 35 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan pada wilayah dengan kriteria level 3 dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan SKB 4 menteri. Saat ini Lampung termasuk daerah yang sudah memasuki status level 3.
Sementara itu, aturan PTM tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Corona.
Dalam SKB 4 menteri itu dijelaskan bahwa zona hijau bisa memulai kegiatan pembelajaran tatap muka secara bertahap. Satuan pendidikan yang bisa memulai PTM adalah yang sudah memenuhi daftar periksa dan merasa siap.
"Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap," bunyi SKB 4 Menteri itu.
Selain itu, salah satu syarat untuk menyelenggarakan PTM ialah terpenuhinya vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
"Koordinasi erat Kemenkes dengan Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri dilakukan untuk memastikan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan berjalan dengan sukses dan tepat waktu," lanjutnya.
Izin PTM diberikan oleh pemda ketika satuan pendidikan sudah memenuhi syarat berjenjang. Namun PTM tidak diwajibkan.
"Apabila pemda sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat berjenjangnya, maka PTM diperbolehkan, namun tidak diwajibkan," kata aturan tersebut.
Selain itu, sekolah harus menerapkan protokol kesehatan ketat. Berikut ini teknis aturannya:
1. Kondisi kelas
a. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI dan program kesetaraan jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas
b. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas
c. PAUD jaga jarak minimal 1, meter dan maksimal lima peserta didik per kelas
2. Jumlah hari dan jam pembelajaran PTM terbatas ditentukan satuan pendidikan, dengan tetap mengutamakan dan keselamatan warga sekolah
3. Perilaku wajib di seluruh lingkungan sekolah saat PTM terbatas
a. Menggunakan masker kain tiga lapis atau sekali pakai (bedah)
b. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau menggunakan cairan pembersih tangan
c. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik misal salaman atau cium tangan
d. Menerapkan etika batuk atau bersin.
4. Kondisi medis warga sekolah
a. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol
b. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan
5. Kantin tidak boleh beroperasi pada dua bulan pertama penerapan PTM terbatas
6. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak boleh dilakukan di sekolah, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah
7. Kegiatan selain pembelajaran di lingkungan sekolah tidak dibolehkan selama dua bulan masa transisi
8. Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan dibolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Simak video 'Nadiem: PPKM Level 1-3 Boleh Sekolah Tatap Muka, Vaksin Bukan Kriteria':
Bagaimana penjelasan Nadiem di DPR terkait PTM ini? Silakan klik halaman selanjutnya.
