.webp)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan Indonesia membutuhkan roadmap ketahanan ekonomi. Hal itu bertujuan agar kondisi ekonomi dapat terjaga di tengah disrupsi seperti saat pandemi COVID-19.
Hal tersebut disampaikan LaNyalla saat menjadi keynote speaker dalam webinar yang diselenggarakan Pimpinan Nasional Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Webinar tersebut bertajuk 'Dampak COVID-19 terhadap Ketenagakerjaan: Merancang Strategi Pemulihan Perekonomian Indonesia'.
"Pandemi COVID-19 memang membuat semua negara di dunia terdampak, bukan hanya di sektor Kesehatan, tetapi juga di sektor ketahanan ekonomi. Semua negara melakukan berbagai upaya untuk menjaga perekonomian dan dunia usaha serta industri mereka tetap mampu bertahan," ungkap LaNyalla seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (24/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
LaNyall menguraikan Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa upaya untuk pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sebagai payung hukum untuk pemulihan ekonomi akibat COVID-19.
"Payung hukum itu memberikan dukungan keuangan negara bagi penanganan pandemi tersebut, yang kemudian, pemerintah boleh menaikkan batas hutang pemerintah dan melakukan relokasi sekaligus refocusing anggaran," terang LaNyalla.
Payung hukum tersebut juga memberi amanat kepada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) untuk mengelola dana penanggulangan COVID-19 beserta dampaknya.
"Yang pada akhirnya, kemarin kita lihat data dari Pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua mengalami peningkatan. Namun, harus diakui bahwa peningkatan itu lebih banyak ditopang oleh belanja konsumsi masyarakat, yang didukung government spending melalui berbagai skema bantuan sosial serta momentum Ramadan dan Idul Fitri serta Idul Adha," papar LaNyalla.
Mantan Ketua PSSI ini menilai perlu pembenahan dari sektor hulu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul akibat pandemi. Sebab, penyelesaian dari sektor hilir hanya berlaku untuk jangka pendek.
"Kita harus menyiapkan roadmap ketahanan ekonomi Indonesia untuk menyongsong era disrupsi, yang akan mengubah pola hidup dan tatanan dunia global. Artinya pekerjaan kita juga menyangkut persoalan di sektor hulu, bukan saja di sektor hilir," tutur LaNyalla.
LaNyalla menjabarkan indikator ketahanan sektor perekonomian suatu negara harus dilihat dari sisi industri barang dan jasa. Salah satunya, indikator Purchasing Managers Index di sektor Manufaktur dan Industri Jasa lainnya.
"Karena hal itu akan menunjukkan kepada kita, apakah mesin ekonomi di Indonesia berjalan. Sebab bila industri dan manufaktur berjalan, berarti supply chain juga berjalan. Kredit perbankan juga bergulir. Buruh tetap bekerja. Dan pasar tetap ada untuk menyerap barang," kata LaNyalla.
Menurutnya, ketahanan ekonomi nasional tidak dapat ditopang beberapa sektor seperti industri farmasi dan digital saja. Industri padat karya lainnya juga penting seperti sektor UMKM dan industri pariwisata yang melibatkan tenaga kerja informal.
"Sebab, bila yang terjadi sebaliknya, manufaktur dan industri berhenti. Otomatis buruh berhenti kerja. Pilihannya cuma dua, buruh dirumahkan atau di-PHK. Ini akan menimbulkan persoalan baru, yaitu permasalahan sosial," sebut LaNyalla.
"Sementara para korban PHK pilihannya juga terbatas. Merintis usaha skala mikro kecil, atau menjadi pekerja sektor informal dengan beralih pekerjaan, salah satunya menjadi pengemudi ojek online. Tapi celakanya, kedua pilihan tersebut juga terdampak pandemi," imbuh LaNyalla.
LaNyalla menambahkan seluruh pihak dapat mengambil hikmah dari pandemi COVID-19 yang dengan cepat membuat ketahanan bangsa di beberapa sektor menjadi porak-poranda, termasuk ketahanan sektor ekonomi. Ia mengingatkan, ancaman serius bencana ekologi akibat perubahan iklim global juga mesti diwaspadai.
"Karena itu kita harus melakukan melakukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional, yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD 1945. Di mana sadar atau tidak, sejak amandemen konstitusi di era Reformasi yang lalu, dengan dalih efisiensi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, telah kita serahkan kepada pasar dan swasta," cetus LaNyalla.
Ia pun meminta dukungan dari GPII agar upaya yang sekarang sedang dilakukan DPD RI untuk mendorong terjadinya amandemen konstitusi dapat terwujud sesuai harapan DPD RI. LaNyalla menyebut, rencana amandemen itu untuk menyempurnakan amandemen yang telah dilakukan sebelumnya, yakni saat era Reformasi yang lalu.
"Yaitu dengan melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa dan negara ini, dengan memperhatikan cita-cita para pendiri bangsa yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa dukungan dari kelompok civil society tentu akan berat bagi DPD RI untuk memasukkan gagasan fundamental dalam momentum amandemen konstitusi," seru LaNyalla.
LaNyalla meyakini, Amandemen Konstitusi akan mampu merumuskan kedaulatan energi, kemandirian pangan, ketahanan sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan bangsa. Termasuk pula kesejahteraan dan kemakmuran daerah di seluruh Indonesia.
"Maka, bangsa ini akan mampu menatap dan menjawab tantangan masa depan yang ditandai dengan perubahan tatanan global dan tata dunia baru pasca Pandemi COVID-19 yang diwarnai dengan era industri otomasi artificial intelligence," ucap LaNyalla.
Sebagai informasi, webinar tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber seperti Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro, CEO Agung Logistic Riyano Panjaitan, Direktur Al Mentra Karman BM, serta Ketua Bidang Soskes PB HMI Imam Nasution, serta Ketua umum GPII Masri Ikoni
(akd/ega)
