Moeldoko Kirim Somasi Terakhir ke ICW Sebelum Lapor Polisi

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 20 Agu 2021 16:58 WIB
Jakarta -

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, melayangkan somasi ketiga kepada ICW terkait polemik 'promosi Ivermectin' dan ekspor beras. Otto mengatakan surat teguran tersebut ditunjukkan kepada peneliti ICW Egi Primayogha agar meminta maaf dan mencabut pernyataannya.

"Kami berunding dengan Pak Moeldoko, Pak Moeldoko mengatakan, sudah, namanya orang salah, siapa tahu dia masih mau berubah. Kita berikan lagi kesempatan sekali lagi kepada dia, kesempatan terakhir. Jadi tadi saya kirim surat kepada Saudara Egi surat teguran yang ketiga dan yang terakhir," kata Otto dalam konferensi pers virtual, Jumat (8/20/2021).

Dalam surat Otto ke ICW itu, Moeldoko meminta peneliti ICW meminta maaf dan mencabut pernyataannya dalam rentang waktu 5x24 jam atau 5 hari. Jika Egi tidak mencabut pernyataannya, Otto mengatakan bisa saja pihaknya atau Moeldoko sendiri yang akan melaporkan hal tersebut ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

"Saya sekali lagi nyatakan, tidak boleh seseorang itu berlindung di balik alasan demokrasi, berlindung di dalam alasan pengawasan kepada pemerintah, tapi mencemarkan dan memfitnah orang lain. Itu tidak boleh," ungkapnya.

"Sebagaimana saya sudah bicara dengan Pak Moeldoko, nanti kalau lima hari lagi mereka juga tidak mau mencabut dan minta maaf, mudah-mudahan Pak Moeldoko sendiri nanti yang akan mengucapkan menyatakan tegas laporan itu nanti di pihak kepolisian," ujarnya.

Lebih lanjut Otto mengaku mendapatkan bukti-bukti ICW berniat melakukan pencemaran nama baik. Otto mengatakan, dalam sebuah diskusi bersama ICW, ICW sempat mengatakan terdapat misinformasi dalam polemik promosi Ivermectin, akan tetapi Otto menilai ICW telah mengakui adanya kesalahan tetapi tidak justru meminta maaf.

"Jadi dengan tegas kami sudah dapat bukti-bukti kuat bahwa memang apa yang mereka lakukan itu baik dari siaran persnya maupun dari konferensi persnya, diskusi publiknya jelas-jelas kami menemukan mens rea, yaitu niat dari mereka untuk melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Moeldoko, terbukti lagi mereka mengakui adanya misinformasi yang menurut saya bukan misinformasi, itu namanya disinformasi sebenarnya. Tapi katakanlah dia pakai istilah misinformasi berarti kan dia sudah salah, mengaku salah, tapi tidak mau mencabut dan tidak mau minta maaf," kata Otto.

Selain itu, Otto mempertanyakan kepada ICW terkait sumber data dan klaim hasil penelitian terkait polemik promosi Ivermectin itu. Sebab, menurut Otto, jika berdasarkan penelitian, harus ada metodologinya dan ada pihak yang diwawancarai. Namun, menurutnya, tidak ada pihak yang diwawancarai. Karena itu, Otto menilai ICW hanya membuat analisis berdasarkan sumber dari media.

"Kalau ada sumber dalam penelitian itu, mestinya haruslah di-interview, ditanyai, bagaimana sebab-musababnya sehingga mendapatkan suatu hasil yang objektif dan kredibel. Tetapi namanya penelitian ternyata kenyataannya menurut saya ini bukan penelitian, karena ICW hanya membuat analisa-analisa dengan menggabung-gabungkan cerita-cerita yang ada di media sosial. Jadi ada satu berita, link berita dikaitkan dengan yang lain, dikaitkan dengan berita yang lain, baru dia simpulkan. Hanya itu ternyata data yang dimiliki ICW," ungkapnya.

"Sehingga dalam debat-debat kami dengan mereka saya katakan di mana perbuatan Pak Moeldoko yang mendapat untung dari situasi seperti ini, hanya itu jawaban mereka bolak-balik tidak ada data-data yang lain, mereka hanya me-refer pada berita-berita di media," papar Otto.

Otto mengatakan nantinya pihaknya akan melaporkan Egi dengan ancaman Pasal 27 dan Pasal 45 UU ITE apabila dalam rentang waktu lima hari itu tidak dilakukan permintaan maaf.

Otto mengatakan sebenarnya Koordinator ICW Topan Husodo telah menjawab surat somasi yang dilayangkan, akan tetapi menurut Otto, dalam surat itu tidak disampaikan Topan apakah sebagai kuasa hukum dari Egi. Sementara itu, menurutnya, perbuatan pidana tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Karena itu, Otto tetap meminta Egi meminta maaf.

"ICW kan bukan badan hukum yang saya lihat, saya lihat koordinator, bukan direktur, bukan badan hukum. Oleh karena itu, yang kami laporkan pasti adalah Saudara Egi, satu lagi Miftah, saya lupa namanya. Perbuatan pidana dilakukan oleh Egi, perbuatan pidana tidak bisa ditransfer, dipindahkan kepada orang lain. Siapa yang berbuat, dia yang harus kena," ujarnya.

Sebelumnya, pihak Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengirimkan surat somasi kedua kepada ICW dengan waktu 3x24 jam. ICW diminta membuktikan tuduhan dan meminta maaf atau mencabut pernyataan tentang temuan terkait promosi Ivermectin serta bisnis ekspor beras. Jika tidak, Moeldoko akan melaporkan ICW ke polisi.

"Kita berikan waktu yang cukup kepada 3x24 jam. Baik sekali Pak Moeldoko ini, dia bilang bahwa supaya ada waktu yang cukuplah. Jangan nanti dibilang kita ini sewenang-wenang, kalau 1x24 jam nggak cukup, ya kita kasih 3x24 jam. Karena bagi kita yang penting itu dia bisa membuktikan atau tidak. Jangan sembarang menuduh," ujar Otto Hasibuan, Kamis (5/8).


Penjelasan ICW

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melayangkan somasi kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) gara-gara temuan tentang promosi obat Ivermectin yang menyeret nama Moeldoko. ICW pun memberikan penjelasan lengkap terkait somasi itu.

Pengacara ICW, Muhammad Isnur, awalnya menjelaskan tentang pentingnya posisi ICW dalam konteks pengawasan roda pemerintahan. Hal ini penting karena beberapa waktu lalu, kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, sempat mempersoalkan hal tersebut.

"Pemantauan terhadap kinerja pejabat publik dalam bingkai penelitian merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan banyak kesepakatan internasional. Jadi, bagi ICW, pendapat kuasa hukum Moeldoko jelas keliru dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap nilai-nilai demokrasi," kata Isnur melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (8/8/2021).

Isnur menegaskan kajian ICW seperti halnya terkait Ivermectin bukan pertama kali dilakukan. Menurutnya, sejak ICW berdiri, penelitian, khususnya terkait korupsi politik, memang menjadi mandat berdirinya lembaga ini.

"Salah satu metode yang sering digunakan adalah pemetaan relasi politik antara pejabat publik dan pebisnis. Atas dasar pemetaan itu nantinya ditemukan konflik kepentingan yang biasanya berujung pada praktik korupsi. Maka dari itu, setiap ICW mengeluarkan kajian, salah satu desakannya juga menyasar kepada pejabat publik agar melakukan klarifikasi," ucapnya.

"Kajian polemik Ivermectin sebagaimana yang dirisaukan oleh Moeldoko juga bukan produk satu-satunya ICW selama masa pandemi COVID-19," tambahnya.

(yld/dhn)