Tarif PCR, ICW Soroti Dirjen Yankes Kemenkes Merangkap Komut Kimia Farma

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Jumat, 20 Agu 2021 16:25 WIB
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir,
Abdul Kadir (Foto: dok. Antara)
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Abdul Kadir yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Kimia Farma. ICW khawatir adanya konflik kepentingan dalam penentuan harga tes PCR COVID-19.

Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW Wana Alamsyah memaparkan penetapan batas tertinggi tes PCR yang dikeluarkan Kemenkes ditandatangani oleh Abdul Kadir. Baik batas atas tarif PCR pada 5 Oktober 2020 maupun surat edaran terbaru bernomor HK.02.02/I/2845/2021 yang ditandatangani oleh Dirjen Yankes Abdul Kadir pada 16 Agustus lalu.

"Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/3713/2020 tentang tarif batasan tertinggi yang dikeluarkan oleh Plt Dirjen Yankes pada saat itu Pak Abdul Kadir pada tanggal 5 Oktober. Lalu ini surat edaran tanggal 16 lalu dikeluarkan," kata Wana dalam siaran YouTube Lapor Covid-19, Jumat (20/8/2021).

Wana kemudian memaparkan Abdul Kadir menjabat Komut Kimia Farma pada April lalu. Dia khawatir adanya konflik kepentingan karena Kimia Farma adalah salah satu penyedia layanan tes polymerase chain reaction itu.

"Lalu kemudian ini, profil Pak Abdul Kadir sebagai Komisaris Utama Kimia Farma. Kita tahu bahwa Kimia Farma juga melayani pemeriksaan PCR. Pertanyaan sederhana kami, bagaimana mungkin seseorang yang menetapkan tarif pemeriksaan PCR ini juga menduduki posisi komisaris utama di dalam salah satu BUMN, yaitu Kimia Farma, yang juga Kimia Farma bertindak sebagai pihak penyedia untuk menyediakan jasa pemeriksaan PCR," katanya.

Wana beranggapan rangkap jabatan itu menghambat adanya evaluasi mengenai harga tes PCR. Sebab, salah satu yang menetapkan itu adalah juga memiliki jabatan di penyedia jasa layanan, yaitu Kimia Farma.

"Bisa jadi ini asumsi karena tentunya kita perlu men-challenge argumentasi dari Kemenkes jangan-jangan selama ini tidak dilakukan evaluasi karena salah satu orang yang menetapkan tarif tersebut itu merupakan orang yang juga menyediakan jasa pelayanan pemeriksaan PCR sehingga kemungkinan ada keengganan untuk melakukan evaluasi tersebut," kata dia.

"Ketika ada potensi konflik kepentingan yang muncul, lagi-lagi tidak ada upaya dari pemerintah untuk menangani hal tersebut dan rasanya kami melihat bahwa ada kecenderungan untuk normalisasi konflik kepentingan tersebut," lanjutnya.

Diduga Bertentangan dengan UU

Lebih lanjut Wana menduga rangkap jabatan Abdul Kadir bertentangan dengan dua undang-undang. Kedua aturan itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

"Kami menduga ada dua hal yang bertentangan. Pertama terkait UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di dalam Pasal 17 disebutkan," kata dia.

Berikut bunyi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada pasal yang dimaksud:

Pasal 17
Pelaksana dilarang: merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan bagan usaha milik daerah

Pasal 1 ayat (5)
Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Berdasarkan aturan di atas, Wana menilai Abdul Kadir adalah pelaksana bagi pelayanan publik. Sehingga hal itu bertentangan dengan UU jika dia menjabat sebagai Komisaris Utama Kimia Farma.

"Artinya Dirjen Yankes itu adalah pelaksana bagi untuk pelayanan publik dan ketika Pak Abdul Kadir sebagai Dirjen Yankes merangkap jabatan sebagai komisaris tentu bertentangan dengan Undang-Undang Pelayanan Publik," kata Wana.

Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW, Wana AlamsyahKoordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW Wana Alamsyah (Foto: YouTube Lapor Covid-19)



Simak Video "Harga PCR Rp 492-Rp 525 Ribu Berlaku Besok, Jika Dilanggar?"
[Gambas:Video 20detik]