Polemik ajang Formula E belum juga usai. Kini mengemuka usulan interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait ajang balap internasional itu.
Fraksi PDIP DPRD DKI yang lebih dulu menggulirkan wacana mengajukan hak interpelasi. PDIP mengkritisi ajang Formula E di tahun 2022 mendatang cenderung dipaksakan. Sebaiknya anggaran Formula E dapat dialokasikan untuk masyarakat terdampak COVID-19.
"Terlebih dipaksakan penyelenggaraan Formula E Juni 2022 yang menurut saya itu masih dalam masa pemulihan COVID," jelas Wakil Ketua Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, Selasa (17/8/2021).
Ima menyebut sudah ada lima anggota fraksi PDIP yang menandatangani usulan hak interpelasi. Kelima anggota yang telah sepakat yaitu Ima sendiri, Rasyidi, Wa Ode Herlina, Ong Yenny dan Gilbert Simanjuntak.
Surat usulan hak interpelasi itu ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Anggota Komisi E itu meyakini hak interpelasi akan bergulir dan mendapatkan dukungan para anggota dewan lainnya. Sebab, Ima menilai sampai saat ini Pemprov tidak bersikap terbuka dalam mengungkap kerugian DKI sebesar Rp 106 miliar.
"Bahkan kerugian yang sudah ditemukan oleh BPK sebesar Rp 106 miliar rupiah," jelasnya.
Setelah PDIP, Fraksi PSI menyusul dengan meneken surat usulan hak interpelasi. Seluruh wakil rakyat PSI di DPRD DKI mendukung hak interpelasi Anies soal Formula E.
"Jadi pengumpulan tanda tangan ini adalah respons kami terhadap ajakan dari rekan PDIP dari Pak Jhonny Simanjuntak yang mendorong interpelasi. Kami siap mendukung dan akan berkomunikasi dengan fraksi lain dan tentu dengan PDIP yang sudah lebih dulu mengumpulkan tanda tangan," kata Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar dalam konferensi pers, Rabu (18/8/2021).
Ada delapan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI turut menandatangani usulan hak interpelasi. Delapan anggota PSI itu adalah Idris Ahmad, Justin Adrian, Anthony Winza, Viani Limardi, August Hamonangan, William Aditya, Anggara Wicitra, dan Eneng Malianasari.
PSI menyebut keterangan Anies mengenai Formula E merupakan kebutuhan mendesak. Sebab, dalam waktu dekat DPRD DKI akan segera membahas APBD 2022. Tak hanya itu, PSI menilai ajang balap mobil listrik telah merugikan keuangan daerah.
"Ini adalah momentum yang perlu dituntaskan karena Formula E berdasarkan Ingub dijalankan Juni tahun depan. Sekarang ini bulan Agustus, seharusnya bulan depan masuk pembahasan APBD perubahan 2021 kemudian bulan depannya lagi sudah masuk juga minimal pembahasan KUA PPAS dan kemudian pembahasan APBD 2022. Jadi kita harus putuskannya di tahap sekarang," ujarnya.
PSI turut mengkritik kebijakan Anies yang tetap bersikukuh menjalankan Formula E di tengah pandemi COVID-19. Semestinya, Pemprov DKI menunggu hasil peninjauan kembali atas studi kelayakan penyelenggaraan Formula E terlebih dahulu sebelum memutuskan Formula E digelar pada Juni 2022.
"Bisa saja dari peninjauan kembali studi kelayakan adalah tidak layak untuk diselenggarakan (non-feasible)," imbuhnya.
Simak juga video 'PDIP DKI Pertanyakan Tujuan Anies Ngotot Gelar Formula E':
