.webp)
Sama seperti di Kota Tangerang, DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) pun membuat heboh dengan anggaran baju-nya. Mereka menganggarkan hampir Rp 1 miliar untuk baju dinas.
Disebutkan, sebanyak 85 anggota DPRD Sulsel bakal mendapatkan tiga set pakaian, yakni pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, dan pakaian dinas harian. Total anggaran yang disiapkan senilai Rp 935 juta atau nyaris Rp 1 miliar.
"Baru dianggarkan tahun ini," ujar Sekretaris DPRD Sulsel Muhammad Jabir saat dimintai konfirmasi, Senin (16/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masyarakat pun heboh dan membicarakan nilai besar itu di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Namun, Jabir berucap anggaran itu sudah sesuai aturan.
Dia juga menyebutkan satu set pakaian ditaksir hingga Rp 450 ribu dan merupakan nilai yang wajar. Namun dia memaklumi angkanya terlihat besar karena anggota DPRD Sulsel sendiri berjumlah 85 orang.
"Kalau itu per pasang Rp 750 ribu dengan ongkos jahitnya dan segala macam pajaknya kan jatuhnya pasti Rp 450 ribu, Pak. Memang nilainya tinggi, tapi karena DPRD banyak, Pak, kali 85 mi Pak. Coba kalau 30 atau 50 orang biayanya juga tidak sebesar begitu," katanya.
Proses pengadaan pun disebut sudah sesuai aturan. Pemerintah Provinsi Sulsel sudah mengadakan proses lelang untuk pengadaan baju dinas.
"Begini Pak, soal baju itu kan prosedur lelang itu pun ada juga aturannya. Tidak mungkin kita anggarkan kalau tidak jelas," ucap Jabir.
Jabir pun berucap anggaran baju dinas DPRD bisa membantu ekonomi masyarakat, khususnya bagi penjahit.
"Ceritanya itu dilelang. Pengusaha bisa dapat (pekerjaan). Bisa pekerjakan karyawannya kan begitu maksudnya. Tujuan memperdaya ekonomi juga Pak. Kalau tidak dilelang juga kan komunitas penjahit juga tidak dapat apa-apa, Pak. Itu dilema juga. Beda kalau itu tidak ada efeknya di masyarakat," kata Jabir.
Jabir menambahkan semua pihak sebaiknya bijak menilai hal ini. Sebab, pengadaan baju dinas, selain sudah sesuai aturan, bukan pengadaan yang tidak efektif.
"Di sisi lain kita juga menggerakkan ekonomi, di situ logikanya. Beda kalau itu anggaran tidak ada efektif ke masyarakat. Contoh umpamanya gajinya (gaji anggota dewan), tunjangannya dikasih naik, nah itu baru kan bisa jadi masalah," katanya.
Singgung Pengadaan Baju Dinas Anggota DPRD Tangerang
Jabir membandingkan dengan hebohnya pengadaan baju dinas 'Luis Vuitton' oleh DPRD Kota Tengerang. Jabir memastikan, DPRD Sulsel lebih baik dan tidak berlebihan soal pengadaan banju dinas.
"Ini awalnya dari Tangerang, itu mungkin tidak wajar pakaiannya mungkin. Kalau kami tidak Pak. Karena memang kualitasnya standar internasional, dijahit pula," kata Jabir.
"Kedua, beda kalau kita beli ya, kalau ini tidak, Pak. Usaha-usaha UKM itu jalan, Pak. Untuk memberdayakan penjahit-penjahit kecil menengah bisa bergerak juga ekonominya," lanjut Jabir.
Tonton juga Video: Perhatian! Gunung Bawakaraeng Sulsel Ditutup Pada 17 Agustus
