Pakar bencana mengkritik keras pemerintah karena telah mengeluarkan indikator kematian dalam menilai kondisi krisis Corona di daerah. Indikator kematian dinilai sebagai acuan utama dalam menilai tingkat keparahan sebuah bencana.
"Yang namanya bencana dimana-mana, indikator paling utama dari tingkat keparahan dan dampak bencana tersebut adalah mortalitas dan mobilitas. Mortalitas mengacu kepada angka kematian, berapa banyak korban jiwa yang jatuh, mobilitas itu mengacu kepada berapa banyak orang yang mengalami kesakitan," kata guru besar bidang sosiologi bencana dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura, Prof Sulfikar Amir, kepada wartawan, Selasa (10/8/2021).
Dia menjelaskan bahwa mortalitas juga dipakai untuk mengukur daya rusak terhadap hilangnya nyawa manusia. Dalam konteks wabah, indikator ini dipakai untuk mengukur tingkat bahaya wabah.
"Nah, mortalitas ini sangat penting. Dia adalah angka yang menunjukkan sejauh mana suatu bencana itu memiliki daya rusak terhadap hilangnya nyawa manusia. Dan dalam konteks bencana wabah penyakit, mortalitas itu menjadi acuan utama untuk kita tahu seberapa bahaya bencana wabah penyakit ini," jelasnya.
Dia menilai tindakan pemerintah ini tidak hanya menyimpang dari aturan WHO, tetapi juga merupakan penyangkalan paling kasar.
"Nah ketika pemerintah mengambil keputusan menghapuskan angka kematian dalam indikator penanganan bencana, itu adalah bentuk atau sikap yang tidak hanya menyimpang dari aturan WHO, tetapi itu bentuk penyangkalan yang paling kasar terhadap wabah dampak penyakit COVID-19 di Indonesia," tuturnya.
Selain itu, penghapusan indikator kematian ini juga dinilai sebagai sikap menyepelekan harga nyawa yang hilang akibat COVID-19.
"Itu juga sikap yang menyepelekan, nilai-nilai atau harga dari nyawa yang hilang dari akibat wabah COVID-19," lanjutnya.
(rdp/imk)