Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menanggapi salah satu politikus PDIP, Effendi Simbolon, yang menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran Indonesia berpotensi memasuki jebakan pandemi COVID-19. Djarot menilai seharusnya Effendi tidak menyalahkan satu sama lain.
"Kritikan itu boleh dan sah-sah saja, (tapi) kritikan yang baik adalah tidak hanya pintar saling menyalahkan satu sama lain," kata Djarot saat dihubungi, Senin (2/8/2021).
Djarot meminta Effendi memberikan kritik dengan disertai solusi yang konstruktif. Jadi, kritik itu bisa dilaksanakan dan membangun kesadaran kolektif warga untuk bersatu.
"Harus memberikan solusi yang konstruktif dan bisa dilaksanakan serta mampu membangun kesadaran kolektif warga untuk bersatu-padu memutus mata rantai pandemi," ucapnya.
Untuk diketahui, politikus PDIP Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Jokowi berkaitan dengan pernyataan pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono yang menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam. Dia menyalahkan Jokowi lantaran tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19.
"Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu," ujar Effendi kepada wartawan, Sabtu (31/7/2021).
"Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin," sambungnya.
Effendi membeberkan sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara lockdown. Dia mengatakan virus Corona itu bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah.
Hanya, kata Effendi, alih-alih memilih lockdown, Indonesia justru menerapkan PPKM. Effendi menyatakan hasil dari PSBB hingga PPKM hanya 'nol' dan cenderung minus.
"PPKM ini dasarnya apa? Rujukannya apa? Arahan Presiden? Mana boleh. Akhirnya panik nggak karuan, uang hilang, habis Rp 1.000 triliun lebih. Erick Thohir belanja, Menkes belanja. Dengan hasil nol. Minus malah. Ini herd immunity karena iman saja," tukas Effendi.
Simak juga Video: Jokowi: Rapatkan Barisan Bahu-membahu Hadapi Covid-19
(maa/tor)