.webp)
Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti membahas road map reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI. Menurutnya, berbagai upaya perbaikan tersebut dilakukan Setjen DPD RI untuk meningkatkan pelayanan publik.
Hal tersebut ia sampaikan saat memberi sambutan secara virtual dalam Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Setjen DPD RI.
"DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah yang lahir pasca reformasi, perlu menggelorakan semangat reformasi untuk terus melakukan kerja nyata demi terlaksananya good governance dan tata kelola yang baik di internal lembaga," ungkap La Nyalla dalam keterangan tertulis, Jumat (30/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pemerintah telah melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan sejak tahun 2009. Untuk itu, ia berharap pemerintah sebagai pelaksana tugas dapat terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi. Adapun caranya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
"Program reformasi birokrasi yang terus digenjot oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia, dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, agar kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat," ucapnya.
La Nyalla mengatakan DPR RI turut mewujudkan upaya tersebut salah satunya dengan menyetujui usul inisiatif Rancangan Undang-undang tentang Pelayanan Publik. Menurutnya, RUU tersebut diusulkan untuk menggantikan UU No 25 Tahun 2009 agar lebih sesuai dengan perkembangan.
"DPD RI telah mempersiapkan desain legislasi pelayanan publik yang modern, inovatif, dan partisipatif dengan memperhatikan perkembangan globalisasi dan demografi khususnya untuk generasi millenial," kata Senator asal Jawa Timur itu.
Lebih lanjut, ia memaparkan Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme.
La Nyalla pun menilai perlunya Reformasi Birokrasi agar pelayan publik mampu melayani publik secara cepat, tepat dan profesional. Melalui hal ini, ia juga berharap pelayan publik dapat memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.
"Namun seiring perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan lemahnya pengawasan," tuturnya.
Kendati demikian, ungkapnya, telah dilakukan langkah-langkah strategis untuk menghilangkan perilaku penyimpangan tersebut. Salah satunya melalui penetapan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Menurutnya, langkah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
Ia menyebutkan peraturan tersebut meliputi 6 area perubahan yaitu, Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
"Sekretariat Jenderal DPD RI sendiri telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI dan menetapkan delapan area perubahan. Salah satu dari area perubahan tersebut adalah penguatan pengawasan," sambungnya.
La Nyalla menilai penguatan pengawasan di lingkungan Kesetjenan DPD RI dilakukan sebagai wujud kerja keras dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Ia pun berharap ada peningkatan penyelenggaraan Setjen DPD RI yang bersih dan bebas dari KKN melalui penguatan pengawasan ini.
"Di mana salah satunya adalah transparansi dan pengawasan yang prima atas pengelolaan keuangan negara, sehingga DPD RI berhasil mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 kalinya berturut-turut atas Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," terangnya.
Dalam kesempatan ini, ia juga mengingatkan Kesetjenan DPD RI di bawah pimpinan Sekjen DPD RI Rahman Hadi bahwa diperlukan kerja keras dan komitmen semua pihak dalam menjalankan tata kelola kesekjenan. Salah satunya, untuk mendapatkan dan mempertahankan predikat WTP dari BPK RI.
Adapun predikat itu menurutnya bisa diraih dengan memulai penyusunan, perencanaan, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban yang dilakukan dengan transparan dan berkeadilan dengan mendudukkan regulasi aturan di atas segalanya dalam rangka tertib administrasi.
"Untuk itu, saya sebagai Ketua DPD RI ingin memberikan apresiasi kepada Sekretariat Jenderal atas kinerja dan kerja nyata dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sesuai dengan semangat reformasi birokrasi," ucap La Nyalla.
Mantan Ketua Umum PSSI ini pun berharap ke depan Setjen DPD RI terus mempertahankan predikat WTP dari BPK RI. Menurutnya, prestasi itu merupakan kebanggaan bersama yang telah menjadi tradisi dalam kesekjenan.
"Semoga Pencanangan Zona Integritas ini dapat mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang menjadi program prioritas Sekretariat Jenderal DPD RI," tegasnya.
Sebagai informasi, kegiatan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI ini juga diikuti oleh jajaran Kementerian PAN-RB, KPK RI, dan Ombudsman RI.
(ncm/ega)
