Usulan RUU Pelayanan Publik dari DPD Bakal Atur Ulang Izin Investasi

Inkana Putri - detikNews
Rabu, 28 Jul 2021 20:36 WIB
La Nyalla Mattalitti
Foto: DPD
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan latar belakang usulan RUU Pelayanan Publik dari DPD RI. Menurutnya, RUU tersebut diajukan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

LaNyalla menjelaskan DPD RI menilai aturan soal pelayanan publik harus diperbaharui untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Dalam naskah RUU Pelayanan Publik yang baru, pihaknya mempersiapkan desain legislasi Pelayanan Publik modern, inovatif dan partisipatif. Naskah ini tentunya juga telah disesuaikan dengan perkembangan globalisasi dan demografi, khususnya untuk millennial.

"Pengaturan dalam RUU Pelayanan Publik diharapkan mampu menjawab tantangan untuk 10 tahun ke depan. Terlebih dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, yaitu Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain, Nano teknologi dan sebagainya, Indonesia harus mampu mengadopsi semua hal tersebut dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia," ungkap LaNyalla dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7/2021).

Hal tersebut disampaikan dalam webinar Transformasi Digital Pelayanan Publik dengan Artificial Intelligence, Big Data dan Smart Blockchain, yang diadakan oleh Pusat Studi Politik Pembangunan Daerah (PSP2D) dan Pusat Kajian dan Advokasi Persaingan Usaha (PUSKAPU) hari ini.

Di kesempatan tersebut, senator asal Jawa Timur ini juga menjelaskan secara rinci sejumlah pertimbangan dan perbedaan usulan RUU tersebut.

"Paradigma UU N0 25/2009 masih pada penyelenggaraan pelayanan dengan konsep Governance 1.0, sementara RUU tentang Pelayanan Publik sudah mengedepankan konsep Governance 4.0 di mana teknologi Artificial Intelligence, Big Data dan Blockchain adalah bagian teknologi penunjangnya," paparnya.

Di samping itu, LaNyalla menjelaskan bahwa terdapat perbedaan definisi 'pelayanan publik' di UU 25/2009 dengan RUU inisiatif DPD RI.

Ia mengatakan RUU Pelayanan Publik yang baru mendefinisikan ulang Pelayanan Publik dengan tujuan agar Indonesia siap menjadi pemain dunia. Hal ini termasuk soal perizinan dan nonperizinan yang berkaitan dengan investasi internasional.

Selain itu, RUU Pelayanan Publik juga mengatur secara rigid dan lebih jelas tentang organisasi Pelayanan Publik. Dalam RUU tersebut, organisasi terbagi dalam beberapa tingkatan kewenangan yakni, Pembina, Organisasi Penyelenggara, Penyelenggara, Penanggung Jawab dan Pelaksana. Dalam RUU tersebut, DPD juga memperjelas kedudukan masing-masing kewenangan dengan mengatur hak, kewajiban dan larangan.

Lebih lanjut LaNyalla menjelaskan usulan RUU Pelayanan Publik juga mengatur mengenai Pelayanan Publik Berbasis Elektronik. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat mengadopsi perkembangan teknologi.

Ada pula aturan soal Kompetensi dan Etika Pelaksana, Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang mengatur tentang kompetensi dasar dan kompetensi khusus. Dalam aturan ini, dijelaskan juga terkait etika penyelenggaraan yang semestinya dimiliki oleh pelaksana pelayanan publik.

"Juga terdapat Inovasi Pelayanan Publik pada RUU Pelayanan Publik, yang diatur dalam bab khusus. Hal ini merupakan bagian dari kesadaran kita bahwa pelayanan publik harus secara terus menerus diperbaiki demi mewujudkan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat," katanya.

Menurut LaNyalla, pada RUU Pelayanan Publik juga terdapat penambahan asas baru. Asas ini meliputi Legalitas, Spiritualitas, Keseimbangan Hak dan Kewajiban, Inklusivitas, Integritas, Pelayanan Prima, dan Kerja Sama.

LaNyalla mengatakan RUU inisiatif DPD RI juga mengatur afirmasi kepada kelompok rentan. Aturan ini tertuang dalam bab khusus dan telah disesuaikan dengan Sustainable Development Goal's (SDG's) guna menghindari ketimpangan.

"Kerja sama, kemitraan dan partisipasi penyelenggaraan Pelayanan Publik, juga disesuaikan dengan tren saat ini dengan mengadopsi konsep Pentahelix Model di mana seluruh elemen dapat berkolaborasi di dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik," imbuhnya.

Tak hanya itu, RUU Pelayanan Publik yang baru pun mengatur audit dan pengawasan pelayanan publik. Ia berharap pengaturan hal ini dapat membantu Pembina dan Penyelenggaraan dalam perbaikan sehingga pelayanan publik terselenggara efektif, efisien dan akuntabel.

LaNyalla pun menambahkan dalam RUU tersebut, terdapat juga soal penyelesaian pengaduan dan ganti rugi. Pasalnya, menurut LaNyalla, pengaduan yang selama ini dirasakan tidak ringkas dan sederhana. RUU ini juga menyederhanakan penguatan Ombudsman sebagai Lembaga Pelaksana Ajudikasi Khusus.

"Demikian pula untuk pelayanan yang berbayar, maka masyarakat yang merasa dirugikan berhak untuk mendapatkan ganti rugi," pungkas LaNyalla.

Sebagai informasi, DPD RI telah menyetujui RUU tentang Pelayanan Publik dalam Sidang Paripurna DPD RI pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, 16 Juli lalu. RUU usul inisiatif DPD RI tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020-2024. RUU ini diharapkan dapat dibahas oleh DPR bersama pemerintah pada tahun 2022 sebagai Prolegnas Prioritas 2022.

(mul/mpr)