Buruh Ancam Mogok Kerja, DPD: Pemerintah Perlu Segera Cari Jalan Keluar

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Rabu, 28 Jul 2021 22:30 WIB
La Nyalla Mattalitti
Foto: DPD
Jakarta -

Sejumlah buruh dari 1.000 pabrik di berbagai daerah berencana menggelar aksi dan mogok kerja pada 5 Agustus mendatang. Menanggapi rencana tersebut, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah mencarikan solusi terbaik untuk buruh.

La Nyalla menilai aksi mogok dapat mengancam perekonomian nasional. Sebab, produktivitas industri akan terganggu, bahkan bisa sampai terhenti.

"Pemerintah perlu segera mencari jalan keluar. Lebih baik lakukan dialog dengan para buruh, dengarkan keluhan mereka dan cari jalan tengah supaya ada win-win solution," kata La Nyalla dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7/2021).

La Nyalla mengulas selama pandemi ini, buruh mengeluh tidak ada jam kerja bergilir, pabrik beroperasi 100 persen, tidak ada obat gratis untuk buruh yang sedang isolasi mandiri, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, hingga pemotongan upah.

"Keluhan para buruh tersebut perlu diakomodasi. Mereka ini kelompok yang sangat terdampak pandemi. Bukan hanya dari sisi kesehatan tapi juga sisi ekonomi atau penghasilan mereka," tutur LaNyalla.

Mantan Ketua PSSI ini menegaskan ancaman mogok kerja membuat produktivitas terhenti sehingga industri tidak bisa mengejar target produksi dan pendapatan, termasuk upaya mengejar ekspor akan terinterupsi.

"Kalau hal itu dibiarkan, perekonomian akan terpuruk lebih dalam. Untuk mengangkatnya butuh usaha yang lebih keras dan waktu lebih lama," sebut La Nyalla.

La Nyalla setuju dengan usulan para buruh terkait jam bergilir dan pengurangan kapasitas pekerja di pabrik agar penyebaran COVID-19 tidak meningkat.

"Tetapi perlu ditegaskan dalam hal ini, perusahaan tidak memotong upah buruh. Pemerintah harus mengawal dan mengawasi agar perusahaan berkomitmen membayar gaji secara penuh," urai La Nyalla.

Di sisi lain, La Nyalla mengatakan pemerintah perlu meningkatkan nominal bantuan subsidi upah (BSU). Saat ini, pemerintah berencana memberikan subsidi gaji sebesar Rp500 ribu per penerima per bulan untuk dua bulan, sehingga totalnya cuma Rp 1 juta per penerima.

"Idealnya ditambah menjadi Rp 1,5 juta per bulan dan total subsidi yang diberikan Rp 5 juta dalam tiga bulan. Karena efek PPKM ini bisa dirasakan sampai tiga bulan ke depan," usul La Nyalla.

Ia menjabarkan estimasi jumlah pengangguran dan orang yang berpotensi menganggur pun semakin bertambah akibat penerapan PPKM Darurat. Oleh sebab itu, La Nyalla menyarankan penerima BSU perlu ditambah jumlahnya dan diperluas jangkauannya.

"Rencana awal hanya 8,8 juta penerima BSU, seharusnya 20 juta sampai 30 juta penerima. Menurut saya pekerja informal yang tidak punya BPJS perlu diperhatikan juga, jangan hanya yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan saja," imbuh La Nyalla.

(akn/ega)