Pembentuk Perda Corona DKI Jelaskan Hukuman Bui dan Kewenangan Satpol PP

Antara News - detikNews
Jumat, 23 Jul 2021 08:07 WIB
Ketua sementara DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan  (Dwi Andayani/detikcom)
Pantas Nainggolan (Dwi Andayani/detikcom)

Kemudian, kata Pantas, Bapemperda juga membahas berdasarkan masukan-masukan dari kepolisian, terutama dalam pemberlakuan sanksi tindak pidana ringan.

"Ternyata ada dua klasifikasi, yaitu pemeriksaan cepat dan pemeriksaan singkat. Pemeriksaan cepat itu bisa diterapkan kepada yang ancaman pidananya tiga bulan kurungan maksimal dan pemeriksaan singkat itu 6 bulan maksimal. Nah, ini yang kita bicarakan," ucapnya.

Diketahui, Perda DKI Jakarta 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 sebenarnya sudah memiliki ketentuan pidana berupa pidana denda. Pada Pasal 29 disebutkan, setiap orang yang menolak dilakukan tes PCR atau pemeriksaan COVID-19 akan dipidana paling banyak Rp 5 juta.

Pasal 30 juga disebutkan orang yang menolak dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19 akan didenda Rp 5 juta. Pasal selanjutnya adalah Pasal 31 ayat 1 menyebut orang yang membawa jenazah berstatus COVID-19 atau probable akan didenda paling banyak Rp 5 juta. Ayat 2 disebut orang yang melakukan pidana serupa ayat 1 dengan ancaman atau kekerasan akan didenda paling banyak Rp 7,5 juta.

Pasal 32 atau pasal terakhir sanksi pidana menyebutkan setiap orang terkonfirmasi positif namun meninggalkan fasilitas isolasi dengan sengaja akan dikenai denda Rp 5 juta.

Namun sanksi yang ada dipandang oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menimbulkan efek jera pada pelanggar protokol kesehatan di masa COVID-19 sehingga perlu dikenakan ancaman hukuman yang lebih besar.

Meski demikian, Anies menjelaskan pasal pidana, yakni kurungan badan 3 bulan atau sanksi denda, dalam revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 adalah ultimum remedium atau upaya terakhir penegakan hukum setelah penerapan sanksi administrasi tidak menimbulkan efek jera.


(fas/dnu)