PKS Khawatir soal Pungli Jika Satpol PP Jadi Penyidik Pelanggar COVID

Dwi Andayani - detikNews
Jumat, 23 Jul 2021 07:28 WIB
Upacara HUT Satpol PP ke-63 dan satuan perlindungan Masyarakat ke-51 di Lapangan silang Monas, Jakarta, Selasa (30/4). Pada HUT ke 63 tersebut diharapkan personel Satpol PP DKI harus tegas namun tetap menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya.
Ilustrasi Satpol PP DKI Jakarta (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Revisi Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta tentang Penanggulangan COVID-19 memuat pasal tentang kewenangan Satpol PP melakukan penyidikan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Corona. Fraksi PKS DPRD DKI memberikan sejumlah catatan jika Satpol PP diberikan kewenangan penyidikan.

"Satpol PP tersebut juga perlu diawasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya agar, jangan sampai melanggar aturan, apalagi melakukan pungli. Karenanya DPRD perlu terus melakukan pengawasan secara ketat," ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani saat dihubungi, Kamis (22/7/2021).

Selain soal pengawasan, Achmad Yani juga menekankan soal batas waktu penyidikan. Batas waktu diperlukan agar penindakan menjadi lebih efektif dan tidak membuang waktu.

"Perlu dilihat terlebih dahulu tentang ketersediaan SDM dari Satpol PP yang akan melaksanakan tugas tersebut, apakah SDM-nya tersedia dan siap melaksanakan tugas tersebut atau tidak. Tentunya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Satpol PP dalam melakukan penyidikan perlu dibatasi waktu. Hal ini harus dibahas dalam rapat di Bapemperda," tuturya.

Dia meminta agar Satpol PP yang melaksankan penyidikan perlu melaporkan tugasnya secara berkala ke DPRD. Menurutnya, jika ada Satpol PP yang melakukan penyalahgunaan wewenang maka perlu adanya sanksi berat.

"Kepada Satpol PP yang melaksanakan tugas penyidikan ini agar terus dievaluasi untuk melaporkan tugasnya ke DPRD secara berkala. Jika Satpol PP menyalahgunakan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik, maka DPRD mengusulkan akan adanya sanksi yang berat bagi Satpol PP. Ini semua akan dibahas dalam rapat Bapemperda," kata Achmad Yani.

Achmad Yani berharap dalam PPKM level 4 yang diterapkan masyarakat dapat diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan. Namun, bila masih ada warga yang malanggar aturan menurutnya revisi perda perlu dilakukan.

"Dalam masa PPKM level 4 ini masyarakat harus diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bila hal ini sudah dilakukan dan masih ada warga yang melakukan pelanggaran maka perlu dilakukan penyadaran," tuturnya

"Bila sudah dilakukan penyadaran secara persuasif masih juga melanggar barulah dilakukan revisi perda no 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Ini jalan terakhir yang dengan terpaksa harus dilakukan dalam upaya menyelamatkan warga dari penularan COVID," sambungnya.

Lihat juga Video: Mendagri Bicara Kasus Gowa, Minta Petugas Lapangan Tak Emosi

[Gambas:Video 20detik]




(dwia/zak)