Terungkap, Kapolda Metro Juga Usul Pasal Pidana Masuk Revisi Perda COVID DKI

Tiara Aliya - detikNews
Kamis, 22 Jul 2021 23:54 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran bertemu dengan para sopir bus, Kamis (6/5/2021).
Foto: Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran (Dok.Polda Metro Jaya)
Jakarta -

Revisi Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 memuat pasal tambahan soal ancaman sanksi bui 3 bulan jika berulang kali melanggar aturan bermasker. Ternyata, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran pernah mengusulkan agar Perda COVID-19 DKI memuat pasal pidana.

Hal ini diungkapkan Kabid Hukum Polda Metro Jaya Kombes Adi Ferdian Saputra, dalam rapat Badan Pembentukan Badan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, Kamis (22/7/2021). Adi membeberkan bahwa Irjen Fadli bersurat kepada Gubernur DKI Anies Baswedan pada bulan Januari lalu, yang mengusulkan revisi perda tersebut.

"Latar belakang kenapa bapak Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran bersurat kepada Pemprov DKI tentang kebijakan terhadap revisi perda ini, karena dalam pelaksanaannya, khususnya di DKI Jakarta, memang ada kendala terkait protokol kesehatannya. Bahkan perda tersebut mengatur untuk di prokes adalah Satpol PP didampingi kepolisian," kata Adi.

Ada beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi usulan pasal pidana dimuat dalam revisi Perda COVID-19 DKI. Salah satunya yakni keterbatasan jumlah Satpol PP, yang mengakibatkan ketidakpatuhan akan protokol kesehatan semakin menjadi.

"Karena terbatas Satpol PP secara jumlah, kemudian kepatuhan masyarakat terhadap kepatuhan disiplin protokol kesehatan masih kurang, sehingga akibatnya seperti kita ketahui, pekan-pekan ini virus Corona meningkat secara signifikan," sebut Adi.

Ada dua usulan yang diajukan oleh Kapolda, salah satunya memberikan kewenangan Satpol PP melakukan penyidikan pelanggaran COVID-19. Adi menjelaskan gagasan ini berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, dia menegaskan tujuan pihaknya mengajukan revisi aturan untuk mendisiplinkan warga.

"Kita berdasar pada KUHAP bahwa penyidik adalah polri dan PPNS sehingga dapat disempurnakan," ucapnya.

"Memang tujuannya bukan hanya untuk mempidanakan tetapi lebih pada mengedukasi masyarakat bahwa ada peraturan daerah yang mengatur agar masyarakat disiplin sehingga paling tidak ada rambu-rambu. Dengan keterlibatan Polri dalam hal ini termasuk secara jelas dalam perda tersebut dapat sama-sama dengan Satpol PP mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melaksanakan protokol kesehatan," sambung Adi.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

Tonton Video: Wanti-wanti Mendagri soal Sanksi Pelanggar Aturan PPKM Darurat

[Gambas:Video 20detik]