Round-Up

Politisasi Amplop Bansos di Karanganyar Tuai Kecaman untuk Bupati

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 22 Jul 2021 21:05 WIB
Salah seorang PKL menunjukkan amplop polos bansos tunai di kantor Disdagnakerkop UKM Karanganyar, Kamis (22/7/2021).
Salah seorang PKL menunjukkan amplop polos bansos tunai di kantor Disdagnakerkop UKM Karanganyar, Kamis (22/7/2021). (Foto: Istimewa)
Jakarta -

Amplop bantuan sosial (bansos) dari dana Baznas yang bertuliskan nama Bupati Karanganyar Juliyatmono dan istrinya Siti Khomsiyah menuai kecaman. Adanya nama pribadi Bupati dan istri itu dituding sebagai politisasi bansos.

Amplop itu berisi Rp 300 ribu yang dibagikan kepada setidaknya 840 PKL yang terdampak PPKM darurat. Pembagian bansos tunai tersebut dilakukan di kantor Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (Disdagnakerkop dan UKM) Karanganyar, sejak Senin (19/7).

Saat diterima para pedagang, amplop berisi bantuan tunai tersebut bertuliskan nama Bupati Karanganyar Juliyatmono serta istri Bupati yang juga anggota DPRD Karanganyar Siti Khomsiyah.

Selain tulisan nama Bupati dan istri, hanya tertera keterangan alamat dan kantor Bupati di sisi kiri kanan amplop berwarna putih tersebut. Sedangkan logo Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sama sekali tak dicantumkan.

"Iya sumbernya dari Baznas. Totalnya Rp 300 juta. Memang ada pos untuk penanggulangan bencana, karena Baznas juga diinstruksikan supaya kita tanggap terhadap bencana ini," ujar Ketua Baznas Karanganyar Sugiyarso saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (21/7/2021).

Sugiyarso menyebut, dana bantuan tersebut cair setelah Baznas berkoordinasi dengan Pemkab Karanganyar. Meski begitu, pihaknya mengaku tidak tahu-menahu terkait pencantuman nama istri Bupati dalam amplop bansos tunai tersebut.

"Saya belum ngecek. Saya belum tahu. Kalau Pak Bupati, beliau kan memang Ketua Penanggulangan COVID. Yang penting perjanjiannya dari Baznas. Kalau menyerahkan, kan orang lain boleh menyerahkan," ujarnya.

Amplop itu pun kemudian disorot senayan. Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengatakan tindakan itu sebagai politisasi dan tidak etis dilakukan.

Dia meminta semua pihak untuk menjauhkan sikap politisasi dari program apapun. Apalagi program penyaluran bansos di tengah pandemi ini.

"Tidak etis. Tidak boleh terjadi lagi di mana pun. Untuk selanjutnya, kepada siapa pun, tolong hindari politisasi bansos yang diberikan kepada masyarakat. Bukan hanya bansos, pelaksanaan pengendalian pandemi COVID-19 juga harus dijauhkan dari politisasi," kata Luqman kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).

"Politisasi, baik yang pro maupun kontra, terhadap penanganan COVID-19 akan merugikan masyarakat luas. Pandemi COVID-19 adalah bencana nasional non-alam. Sangat tidak etis jika ada pihak-pihak yang tega mencari untung secara politik di tengah penderitaan masyarakat," lanjut Luqman.

Lihat juga video 'Buka-bukaan Jokowi soal Dana Bantuan untuk COVID dan Realisasinya':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman berikut