Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi meminta tokoh agama ikut serta melakukan sosialisasi kebijakan PPKM Darurat. Sosialisasi, kata Zainut, dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa agama.
"Agar umat dapat memahami substansi PPKM dengan benar, peran pimpinan ormas Islam dan tokoh agama sangat penting, khususnya dalam ikut menyampaikan kepada umat dengan menggunakan bahasa agama sehingga umat memiliki ketenangan dan ketentraman dalam melaksanakan ajaran agamanya," terang Zainut dalam keterangannya, Minggu (18/7/2021).
Pesan ini disampaikan Zainut dalam silaturahmi virtual sekaligus Sosialisasi SE Menteri Agama No. 17 Tahun 2021 dengan para pimpinan ormas Islam. Silaturahmi itu juga dihadiri pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), PP Jam'iyah Al-Washliyah, PP Persatuan Islam (Persis), PP Hidayatullah, dan PP Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI).
"Peranan ulama, pimpinan ormas Islam dan tokoh agama sangat penting dalam memberikan panduan dan bimbingan agama di masa pandemi, sehingga umat memiliki ketenangan dan ketentraman dalam melaksanakan ibadahnya," tutur Zainut.
Zainut berpendapat kebijakan PPKM Darurat, yang salah satunya terkait peniadaan takbir keliling dan peniadaan salat Idul Adha di masjid, demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta variannya.
"Semua ini tujuannya adalah melindungi masyarakat dari potensi penularan yang semakin luas," kata Zainut.
"Hal ini sesuai dengan tujuan diturunkannya syariat Islam atau maqashid as-syari'ah. Yaitu, melindungi jiwa manusia yang merupakan kewajiban utama dalam beragama," lanjutnya.
Ketua Umum DDII Adian Husaini mengatakan kerja sama antar kelompok masyarakat sangat diperlukan dalam penanganan pandemi. Pimpinan ormas Islam diharapkan memiliki bahasa yang sama untuk menjelaskan ke masyarakat terkait COVID-19 serta kebijakan-kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Ketua Umum PP Hidayatullah KH Nashirul Haq menegaskan pihaknya siap melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran di daerah. "Insyaallah di lapangan tidak ada masalah, memang penerimaan masyarakat beragam, untuk hal tersebut perlu ada kebijakan dalam penerapannya," ujarnya.
Dalam silaturahmi virtual itu, juga hadir Prof Didin Hafidhuddin Ketua Umum BKsPPI, Dr Masyhuril Khamis Ketua Umum PP Al-Jam'iyah Al Washliyah, dan Dr Jeje Zainuddin Wakil Ketua Umum Persis.
Simak juga 'Corona Menggila, Menag Minta Warga Tak Mudik Idul Adha':
(isa/imk)